REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Pembatalan sepihak rencana pertemuan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) oleh Pemerintah AS dinilai meremehkan kemampuan badan ini.

Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo menyatakan, AS menilai Badan Penyelesaian Sengketa WTO menyalahi wewenang terutama saat keputusan WTO tidak bisa lagi diganggu dan negara anggota lain tidak sepakat soal itu. Maka perlu ada penanganan segera atas persoalan tersebut mengingat hal ini sudah jadi sorotan.

Azevedo menilai pemerintahan Trump lebih 'memaksa' dibandingkan yang sebelumnya. ''Perlu ada solusi segera, karena efeknya mulai dirasakan,'' kada Azevedo seperti dikutip Bloomberg, Rabu (8/11).

Jika sikap AS terus seperti ini, anggota Badan Penyelesaian sengketa yang semua tujuh orang dapat susut menjadi empat orang pada 2017 dan sepenuhnya lumpuh pada 2019. Usia bertemu dengan perwakilan perdagangan AS, Azedevo menyatakan AS melihat perdagangan yang selama ini terjadi tidak sesuai ekspektasi AS.

''AS meminta ada pembicaraan soal itu. Saya pikir anggota WTO yang lain terbuka untuk dialog,'' kata Azedevo.

Persoalan ini jadi serius karena ekonomi dunia masih dalam proses pemulihan. Pemerintah yang terlibat dalam WTO bernegosiasi dengan hati-hati karena memang ada perbedaan pandangan dan politik.

Anggota lainnya menyadari, komitmen WTO harus tetap digemakan pesannya, terutama menjelang pertemuan di Buenos Aires. Azedevo mengatakan, pendapat satu menteri tak serta merta mengubah dunia.

Semasa kampanye pilpres AS 2016 lalu, Trump menyebut WTO sebagai bencana dan mengancam AS akan keluar dari sana. Trump kemudian mengevaluasi keterlibatan AS dalam WTO dan meminta revisi. Ia juga menegosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Afrika Utara dan menarik AS dari Kemitraan Trans Pasifik (TPP).

Ikuti Whatsapp Channel Republika