Jumat 10 Nov 2017 15:55 WIB

KKP Kampanyekan Gerakan Bersih Pantai dan Laut

Masyarakat sedang membersihkan kawasan pesisir Kampung Bajo di Kabupaten Wakatobi saat acara Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL), Kamis (9/11).
Foto: Muhammad Hafil/Republika
Masyarakat sedang membersihkan kawasan pesisir Kampung Bajo di Kabupaten Wakatobi saat acara Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL), Kamis (9/11).

REPUBLIKA.CO.ID,WAKATOBI – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengkampanyekan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL). Gerakan yang merupakan bagian dari program Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) itu dilakukan untuk menjaga kawasan pesisir pantai dan laut dari pencemaran dan sampah.

“Laut merupakan sumber penghasilan masyarakat Indonesia. Jika lautnya sehat maka ikannya melimpah dan masyarakat ikut sejahtera,” kata  Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP Balok Budiyanto di sela acara GBPL di Desa Mola Samaturu, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/11).

Balok mengatakan bahwa masyarakat perlu terus diberikan edukasi agar tidak lagi membuang sampah di laut dan pantai. Karena, 60 persen masyarakat Indonsia tinggal di pesisir. “Jadi kawasan laut, pesisir, dan pantai wajib dijaga,” kata Balok.

Sedangkan kondisi saat ini menunjukkan, Indonesia menempati posisi kedua dalam negara-negara yang perairannya mengalami pencemaran. Di mana, pencemaran didominasi oleh banyaknya sampah  yakni mencapai 1,29 juta metrik ton/tahun setelah Cina yang mencapai 3,53 juta metrik ton/tahun.

Pada kegiatan itu, terlihat masyarakat saling bahu membahu mengangkat sampah plastik yang mengapung di atas permukaan air dan sampah logam yang sudah mengendap di dasar air. Mereka mengangkutnya dengan serokan yang biasa digunakan untuk menjaring ikan.  Belum ada kabar berapa sampah yang diangkut pada hari itu.

Menurut Balok,  sampah-sampah yang terangkut dari pesisir pantai itu bisa dimanfaatkan dengan cara didaur ulang.  Di antaranya biji plastik, berbagai macam kerajinan tangan seperti hiasan dinding, dan untuk bahan pencampuran aspal dengan plastik. “Jadi sampah-sampah yang terkumpul bisa dikelola nantinya agar bisa memberikan manfaat secara ekonomi,” kata Balok.

Bupati Wakatobi, Arhawi mengatakan, kegiatan GBPL akan terus dipertahankan di Wakatobi.  Karena, sampah menjadi masalah yang sangat merugikan bagi Wakatobi yang 70 persen wilayahnya adalah perairan laut.

“Sampah ini belum terkendalikan sepenuhnya karena kultur masyarakatnya terbiasa dengan pola hidup yang lama (membuah sampah sembarangan ke laut),” kata Arhawi.

Namun, Arhawi berjanji untuk tidak menyerah untuk mengatasi masalah sampah di perairan Wakatobi, khususnya di Kampung Bajo, Desa Samaturu. “Sampah ini adalah hama dan kita berkomitmen untuk terus kita kendalikan,” kata Arhawi.

Salah satu upayanya adalah menetapkan tenaga pendamping di setiap desa dan kelurahan untuk mengendalikan sampah di perairan. Selain itu, pihak pemerintah daerah akan menyiapkan tempat sampah yang setiap saat diambil oleh petugas kebersihan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement