REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin Muslim di Turkmenistan menentang konsep sekuler pemerintah. Hal ini disebabkan pemerintah dikendalikan mantan komunis. Beberapa pemimpin resmi dan guru yang bekerja di luar struktur resmi telah bersumpah meningkatkan pengetahuan penduduk tentang Islam, meningkatkan peran Islam dalam masyarakat, dan memperluas kepatuhan terhadap prinsipnya.

Khawatir aktivitas tersebut dapat mengasingkan ortodoks Slavia, pemerintah menyusun rencana mengangkat Dewan Urusan Agama dengan status pelayanan dalam upaya untuk mengatur kegiatan keagamaan lebih erat.

Pemerintah memastikan bahwa Islam yang ada di Turkmenistan merupakan Islam yang ramah terhadap warisan lokal. Untuk itu, pemerintah melakukan upaya agar paham esktremis tidak masuk ke Turkmenistan.

Pemerintah melarang segala bentuk golongan yang mengatasnamakan Islam, tetapi melakukan tindakan kekerasan. Karena, hal itu tidak sesuai dengan prinsip Islam dan masyarakat Turkmenistan.

Fakultas teologi di Departemen Sejarah Universitas Turkmenistan di Ashgabat adalah satu-satunya universitas yang diizinkan menyediakan pendidikan tinggi Islam. Laporan menunjukkan bahwa calon mahasiswa potensial harus diperiksa oleh Departemen Keamanan Nasional sebelum masuk ke fakultas ini. Perempuan dilarang berkuliah di fakultas ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika