REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Zainul Majdi mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB melakukan pengawasan lebih intens terhadap lembaga-lembaga keuangan di NTB. Ini dilakukan agar tidak ada lagi lembaga keuangan atau investasi di daerah ini yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan hukum.

Gubernur yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Bajang (TGB) berharap OJK dapat berperan lebih baik dalam hal mempermudah masyarakat dalam akses keuangan dan permodalan, terutama bagi kalangan petani, nelayan, dan buruh tani.

TGB juga meminta OJK memaksimalkan peran pemuda dan pelajar sebagai literasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pemanfaatan jasa keuangan melalui penyuluhan, sosialisasi ke sekolah dan pondok pesantren.

"Siapa tahu pemahaman yang diperoleh para pemuda dan pelajar dapat mempengaruhi para orang tua dalam memanfaatkan jasa keuangan yang punya kapasitas dan kapabilitas, sehingga tidak terjebak pada layanan jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab," ujar TGB saat menemui Ketua OJK NTB Farid Falatehan di Kantor Gubernur NTB, Senin (13/11).

Ketua OJK NTB Farid Falatehan mengatakan akan terus menjalin silaturahmi dan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah. Menurut Farid, silaturahim ini merupakan sarana berbagi informasi tentang perkembangan dan pemanfaatan jasa keuangan di NTB, dan juga memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap tren investasi dan lembaga-lembaga jasa keuangan yang ada di daerah. 

"Perkembangan jasa keuangan di NTB saat ini telah mengalami tren yang cukup bagus," kata Farid. 

Namun untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya investasi bodong atau kasus-kasus jasa keuangan ilegal, OJK NTB berkomitmen meningkatkan pembinaan dan pengawasan, serta membangun koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika