REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini sedang menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi gelombang pemecatan hubungan kerja (PHK) yang diprediksi akan terus meningkat. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, ini disebabkan kondisi ekonomi yang sangat lemah.

 "Ke depan ini gelombang PHK masih sangat tinggi sekali. Sudah dipastikan 2018 banyak jenis pekerjaan berkaitan dengan retail, terus dislokasi daripada industri-industri perbankan yang sudah memakai teknologi yang harus kita cermati. Jadi ini sebuah fenomena ekonomi," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/11).

Pernyataan ini disampaikan terkait permintaan buruh agar dilakukan revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. Sandiaga juga mengatakan akan membuka komunikasi dengan berbagai pihak terkait hal ini.

"Pak Gubernur beberapa kali sudah memerintahkan saya untuk berkomunikasi dengan pakar, dengan kaum pekerja. Ekonomi ini juga sangat lemah, Pak Kwik (Kwik Kian Gie-red) menyampaikan juga tadi ekonomi ini sangat sangat lemah," kata dia.

Dalam kondisi tersebut, kata Sandiaga, pemprov DKI ingin hadir memberikan bantuan kepada buruh untuk memastikan biaya belanja kebutuhan sehari-hari. Ini dibangun dengan kerja sama dengan PD Pasar Jaya. Ada pula bantuan biaya transportasi di beberapa daerah yang mencapai 30 persen.

"Kita sudah perintahkan dan akan diumumkan kartu transjakarta yang akan memberikan kemudahan dan menekan biaya transportasi buruh di Jakarta," kata Sandiaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika