REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin meminta ada kajian terlebih dahulu sebelum Bandara Lombok ditawarkan ke perusahaan asing. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menawarkan pengoperasian Bandara Internasional Lombok ke pemerintah Selandia Baru.

"Kalau kebijakan pemerintah pusat kita sih tidak ingin menolak tanpa alasan," ujar Amin di Mataram, NTB, Selasa (14/11).

Amin berharap ada sinkronisasi kebijakan terlebih dahulu antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan disharmoni. Menurut Amin, ketidakselarasan ini bisa menghambat akselerasi program pemerintah di daerah. "Karenanya sebelum itu dilakukan sebaiknya ada kajian terlebih dahulu," kata Amin. 

Sebelum mengambil keputusan, Amin meminta pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah melalui Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi. Amin mengaku belum mengetahui dampak seperti apa yang akan ditimbulkan dengan adanya wacana kerja sama pengoperasian bandara kepada negara lain. Ia menilai, kajian yang dilakukan harus benar-benar matang, dalam berbagai aspek, baik ekonomi, hingga sosial. "Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kontribusi terhadap daerah," ucap Amin. 

Tak hanya bandara, Amin juga meminta pemerintah melakukan kajian serupa bagi sejumlah infrastruktur transportasi lain di NTB yang ingin dikerjasamakan dengan asing, termasuk Pelabuhan Sumbawa. "Kita tidak menolak, tapi tetap meminta kajian. Jangan dulu kita tolak tanpa melihat kajian," kata Amin. 

Kendati begitu, Amin mempertanyakan wacana ini. Alih-alih menggunakan tenaga atau perusahaan dalam negeri, justru muncul wacana menggandeng asing. Amin ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut terkait wacana ini. 

"Kita belum menolak karena kita kan belum tahu seperti apa progresnya. Setiap kebijakan pusat harus ada kajiannya dengan daerah, apalagi ini soal bandara dan pelabuhan itu pintu masuk," ungkap Amin.

Muhammad Nursyamsyi

Ikuti Whatsapp Channel Republika