REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Transportasi Andy Rahmah menyatakan ketidaksetujuannya pada kebijakan pencabutan larangan motor di Jalan MH Thamrin. Menurut dia, UMKM dan penyedia jasa transportasi online masih mempunyai cukup akses ke gedung-gedung di sekitar jalan tersebut.
"Saya nggak sepakat. Sebagai pribadi dan sebagai pengamat transportasi saya nggak sepakat," kata dia kepada Republika.co.id setelah mengikuti diskusi kebijakan transportasi publik di kantor Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran), Jakarta Pusat, Selasa (14/11).
Mengutip perkataan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widyatmoko, ia mengatakan hanya ada enam gedung di Jalan Thamrin yang tidak memiliki akses pintu samping atau belakang. Jarak antara jalan paralel dengan pintu utama pun maksimal hanya 100 meter. Artinya, kalaupun harus berjalan kaki, orang hanya perlu berjalan maksimal 100 meter.
Ia juga menampik adanya anggapan bahwa kebijakan larangan motor akan merugikan UMKM dan jasa antar makanan atau jasa transportasi online. Menurut dia, data jumlah ratusan ribu UMKM di sekitar Jalan Sudirman-Thamrin berasal dari Dinas Pendapatan Daerah.
Tak hanya menyangkut jasa makanan berbasis aplikasi online UMKM yang dimaksud termasuk yang terletak di jalan-jalan paralel sekitar Jalan Sudirman-Thamrin. Menurut Andy, mereka telah memiliki pasar masing-masing.
"Gojek itu kebetulan kan, dia salah kaprah. Dia pikir yang ditutup Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said. Saya baca kok press release-nya Gojek yang dia mensimulasikan kira-kira kemungkinan yang dia (bilang akan menurunkan omzet sampai Rp 10 miliar per bulan. Itu kan menurut Gojek," kata dia.
Ia menambahkan, masyarakat selalu berusaha menyesuaikan kondisi yang ada. Mereka akan mencoba beradaptasi dengan kebijakan yang baru, termasuk dalam hal pemesanan makanan daring.
"Terpengaruh pun sedikit. Karena kayak saya senang makan, kalau dibilang waktunya kira-kira sekian. Ok nggak papa. Dan orang-orang itu adaptif kan, bisa menyesuaikan diri," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika