REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Kota Padang menanggapi serius keluhan masyarakat tentang langkanya gas melon atau elpiji 3 kg akhir-akhir ini. Bersama Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), Pemkot Padang mencari jalan keluar atas penjualan elpiji 3 kg yang ditemukan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, distribusi dan ketersedian gas elpiji subsidi 3 kg di Kota Padang saat ini tidak merata. Bahkan ada indikasi penyaluran elpiji 3 kg salah sasaran kepada masyarakat mampu. Mengacu pada kondisi ini, Mahyeldi meminta adanya perhitungan ulang dan pemetaan kembali sesuai kebutuhan dan peruntukkannya.

"Kita tidak ingin di Kota Padang ini terjadi inflasi gara-gara kelangkaan gas elpiji 3 kg. Serta HET yang tidak sesuai aturan, yang menimbulkan kegelisahan di masyarakat," ujar Mahyeldi, Kamis (16/11).

Selain itu, Mahyeldi menyebutkan bahwa kelangkaan gas melon juga terjadi lantaran masih adanya industri kecil yang mengonsumsi elpiji bersubsidi tersebut.

"Untuk itu, kita harus mengawasi hal ini secara bersama, baik itu pemerintah, agen, maupun pangkalan gas elpiji," katanya.

Mahyeldi juga meminta ekonomi menengah ke atas yang tidak berhak menggunakan gas elpiji bersubsidi untuk menggunakan gas elpiji yang tidak bersubsidi.

Sementara itu, Sales Eksekutif Pertamina Wilayah Sumbar, Chairul Anwar, menjelaskan bahwa pengawasan penggunaan gas elpiji dilaksanakan oleh Dirjen Migas dan pemerintah. Sedangkan Pertamina hanya sebagai penyalur saja.

"Jadi, disediakannya gas elpiji ukuran 5,5 kg merupakan alternatif bagi masyarakat yang mampu," ujar Chairul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika