REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Anggota parlemen Australia pada Kamis (16/11) berjanji mendorong undang-undang yang mengesahkan pernikahan sesama jenis pada awal Desember, setelah sebuah survei nasional mendapati mayoritas warga Australia menyukai langkah tersebut. Baik pemerintah koalisi Liberal-Nasional Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan partai oposisi utama Partai Buruh mengatakan, mereka bermaksud untuk mengesahkan undang-undang tersebut melalui parlemen pada 7 Desember mendatang.
Jadwal tersebut lebih awal dari batas waktu Natal yang disebutkan Turnbull pada Rabu (15/11), setelah badan statistik negara tersebut melaporkan bahwa 61,6 persen pemilih yang disurvei menyetujui keseteraan pernikahan dan 38,4 persen yang menentangnya. Perundang-undangan tersebut segera dibawa ke majelis tinggi parlemen nasional Senat pada malam, bahkan saat perayaan warna-warni di kota-kota besar berlanjut dan ucapan selamat bergulir dari para pendukung internasional.
Jika perundang-undangan tersebut berjalan seperti yang diharapkan, Australia akan menjadi negara ke-26 yang melegalkan pernikahan sesama jenis, sebuah titik balik bagi Australia di mana hal tersebut masih dianggap ilegal di beberapa negara bagian untuk terlibat kegiatan homoseksual hingga 1997. Perundang-undangan tersebut menghadapi beberapa tentangan dari anggota parlemen konservatif dalam koalisi tersebut, yang telah berjanji memperkenalkan amandemen untuk melindungi kebebasan beragama, yang memungkinkan diskriminasi terhadap pasangan sesama jenis.
Jaksa Agung George Brandis melakukan dua amendemen UU pada Rabu (15/11), berusaha untuk memperluas perlindungan kepada penyelenggara acara sipil yang menolak mengadakan pernikahan sesama jenis. "Mereka akan melakukan beberapa amandemen dan sebagian perubahan diantaranya akan diterima," kata Turnbull kepada sebuah stasiun radio pada Kamis (16/11) seperti dikutip Reuters.
"Kami sedang mengusahakannya," ujarnya.
Rancangan undang-undang saingan oleh faksi konservatif yang akan mencakup perlindungan luas terhadap penentang yang religius, termasuk penjual bunga, pembuat roti dan pengiring musik, untuk menolak memberi pelayanan kepada pasangan sesama jenis, telah ditarik setelah dikecam secara luas. Perdebatan penuh mengenai rancangan undang-undang yang diperkenalkan Senator Dean Smith, anggota koalisi dan anggota parlemen penyuka sesama jenis pertama di negara itu, dijadwalkan akan dimulai pada 27 November.
Hampir 80 persen pemilih yang memenuhi syarat negara ambil bagian dalam survei publik sukarela - di mana jumlah pemilih yang lebih tinggi daripada suara Brexit Inggris dan referendum pernikahan sesama jenis Irlandia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika