REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier, mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menyeret seluruh pihak yang berperan dalam upaya yang dilakukan oleh Setya Novanto untuk lari dari penyelidikan KPK.
"KPK harus mampu menyeret pemain utamanya, pemain pembantu, dalang dan sutradara ala Sinetron (yang dibuat oleh Setnov) ini, sebagaimana KPK telah berhasil menjerat Miryam Haryani dg kesaksian palsunya," kata Fiad berdasarkan siaran pers yang diterima Republika, Ahad (19/11).
Ia menganggap, masyarakat di dalam maupun luar negeri memandang kasus Setnov sebagai simbol peperangan rezim atau kekuatan pro korupsi melawan yang anti korupsi. Untuk itu, ia mendesak KPK agar membongkar siapa saja yang terlibat dalam skenario tersebut.
Diantaranya, "(yang) Membantu pelariannya atau persembunyian SN, ataupun yg terlibat dugaan ala sinetron kecelakaannya sebagai dalih bersembunyi di RS sambil menunggu Praperadilannya," tambahnya. Dan, "(yang) Memberi nasihat SN untuk terus-menerus mangkir dari panggilan KPK atau menurut Mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, melakukan obstruction of justice. Ataupun yang diduga memberi nasihat kepada SN untuk memberi keterangan palsu," kata dia.
Menurutnya, dengan terbongkarnya kasus Setnov, akan membongkar kasus besar lainnya yang selama ini belum bisa terselesaikan. "Dapat diduga bahwa kelak terbongkarnya pelaku pelaku pendukung SN ini adalah pemain atau jaringan yg sama, yang selama ini memusuhi KPK dan memacetkan perkara perkara tertentu di KPK seperti BLBI, Bank Century, Sekretaris MA Nurhadi, penyiraman air keras terhadap Novel."
Ia mengatakan, rakyat menunggu jawaban atas pertanyaan seputar teka teki tersebut, termasuk yg selama ini menghalangi penyidikan pidana Setnov. "Maklum terlalu banyak kejanggalan dan keganjilan yang terjadi selama ini dalam kasus SN dan rasanya publik lelah dan marah dengan dugaan ala sinetron SN," tambahnya.
Selain itu, tambahnya, rakyat juga menunggu sikap fraksi di DPR karena DPR adalah lembaga terhormat negara yang tidak boleh di pimpin seorang buron. "Apa kata media media asing bahwa ketua Parlemen Indonesia adalah buronan atau pesakitan korupsi," kata dia.
Selain KPK, Fuad mendesakIstana dan DPR untuk segera mengakhiri skandal Setnov yang dianggap memalukan Republik Indonesia karena menyangkut wibawa lembaga negara. Hal tersebut juga bisa dilakukan sebagai momentum oleh Presiden Jokowi untuk menindak siapa saja yang selama ini menjadi pelindung kejahatan yang dilakukan Setnov.
Ikuti Whatsapp Channel Republika