REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) berencana menaikkan dana operasional untuk RT dan RW ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Dana operasional akan naik Rp 500 ribu sehingga setiap RT atau RW masing-masing mendapat Rp 2 juta dan Rp 2,5 juta per bulan.

Gubernur DKI Anies Baswedan meminta kenaikan ini tidak dipandang negatif. Ketua RT dan RW, kata dia, menjaga lingkungannya dari gesekan sosial hingga berbagai macam persoalan di lingkungan masyarakat. "Janganlah berpandangan negatif pada ketua RW/RT. Mereka itu bekerjanya, kerja sosial," kata dia di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (19/11).

Anies menilai, jika dihitung biaya pengeluaran atau ongkos, pengeluaran RT/RW besar sekali. Dasar itu yang dijadikan Pemprov DKI menaikkan besaran operasional RT/RW dan sudah disetujui dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Pembahasan akan dilanjutkan di RAPBD 2018.

Anies memastikan akan ada mekanisme khusus untuk melakukan pengawasan. Hal itu mutlak diperlukan dalam ketertiban administrasi. Namun, dia meminta agar semua pihak menghormati RT dan RW dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

"Hormati ketua RT/RW sebagai orang-orang yang menjaga ikatan sosial kita. Di satu sisi kita harus tertib administrasi, di sisi lain juga jangan menjaga kecurigaan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika