REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) bisa lebih mengoptimalkan penggunaan Electronic Data Capture (EDC) Link. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan Jasa Survei dan Kosultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengungkapkan terutama sinergi EDC Link dengan beberapa perusahaan BUMN.

Untuk meningkatkan penggunaan EDC Link dengan perusahaan BUMN, Himbara melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dan perjanjian kerja sama penyediaan perangkat dengan enam perusahaan BUMN. Keenam perusahaan tersebut yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Telkom Indonesia, PT POS Indonesia, PT Kimia Farma, PT Pegadaian, dan Pertamina Retail.

Gatot mengatakan di beberapa perusahaan BUMN masih belum banyak penggunaan EDC Link dan ATM Link tersebut. "Ternyata hasil evaluasi kita Hambara kurang aktif terhadap BUMN kita," kata Gatot di Kementerian BUMN, Senin (20/11).

Dia menilai saat ini Himbara masih harus lebih aktif supaya semakin banyak perusahaan BUMN yang mengoptimalkan EDC. Menurut Gatot, peluang untuk kerja sama selanjutnya masih terbuka.

Tak hanya soal perangkat EDC, tetapi Gatot mengharapkan ATM Link Himbara juga ditingkatkan termasuk penurunan biaya yang dikenakan. "ATM Link Himbara ini mau ditingkatkan lagi kualitasnya sambil turunkan tarif fee-nya, jadi sekarang dari Rp 6.500 sudah ke Rp 4.000. Ibu menteri (Rini Soemarno) maunya turun lagi," kata Gatot.

Gatot menjelaskan saat ini perangkat EDC masih banyak berjejer di setiap merchant dengan berbeda bank. Dia menargetkan pada Desember 2017, EDC Link bisa berlaku sehingga hanya menggunakan satu perangkat saja untuk setiap bank Himbara.

Kebutuhan perangkat EDC Link untuk keenam perusahaan BUMN tersebut diprediksi sebanyak 10 ribu. Hanya saja, Gatot mengatakan angka tersebut belum pasti karena masih melihat kembali kemampuan dari ketiga Bank Himbara yaitu BRI, BNI, dan Mandiri.