REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascaditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), sejumlah unsur di internal Partai Golkar mulai menggaungkan untuk digelarnya rapat pleno atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Politikus Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan, Munaslub dapat digelar jika mendapat dukungan dewan pimpinan daerah se-Indonesia.

Politisi partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, persoalan yang menyangkut ketua umum dan mengharuskan adanya pergantian kursi ketua pada dasarnya dikembalikan kepada mekanisme pada partai sendiri. Selain itu, agenda rapat pleno juga bisa diselenggarakan ketikan aspirasi di daerah mengemuka untuk mengadakannya.

"Itu (rapat pleno dan munaslub) tergantung kepada daerah-daerah," kata Airlangga di Istana Negara, Senin (20/11).

Menurutnya Menteri Perindustrian ini, langkah penyelamatan partai berlambang Pohon Beringin pastinya akan dibahas di tingkat daerah. Wacana untuk menggelar rapat pleno pun akan muncul dari setiap daerah.

"Ya mungkin nanti teman-teman di daerah yang menyampaikan. Kita tunggu undangan pleno," ujarnya.

Terkait dengan nama Airlangga yang kerap disebut menjadi calon kuat sebagai Ketua Umum, dia menyampaikan bahwa saat ini dirinya hanya menjadi pembantu Presiden dan kader partai. Pengajuan atau pencalonan dirinya menjadi ketua umum bergantung pada aspirasi yang berkembang di daerah.

Airlangga pun menampik pertemuan yang dilakukan dengan Presiden Jokowi kali ini membahas tentang Golkar. Pertemuan ini lebih membahas hasil kunjungan Airlangga ke Thailand mengenai investasi dan kerja sama vokasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika