REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyebut Airlangga Hartarto sebagai orang baik terkait suksesi ketua umum Partai Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Airlangga orang baik, mana saja bisa," kata Luhut ketika ditanya wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11).
Hal ini diungkapkan Luhut menanggapi munculnya nama menteri Perindustrian ini menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar. Namun, Luhut tidak berkomentar banyak terkait suksesi kepemimpinan Partai Golkar ini dan ia hanya mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut campur dan melibatkan diri.
"Biarlah Golkar memproses sendiri, jangan kita terlalu banyak nyampurin. Jadi bikin suasana enggak enak," kata Luhut ketika dikejar pertanyaan wartawan.
Dia mengatakan Partai Golkar sudah cukup matang memproses sendiri dan bisa menentukan mana yang terbaik untuk menentukan ketua umumnya. Sebelumnya, politikus senior Akbar Tanjung menyarankan pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) terkait status hukum yang dihadapi Setya Novanto.
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar di sela menghadiri Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan Sumatera Utara, Sabtu (18/11).
Akbar mengatakan pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah terkait dampak penetapan status Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Karta Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) terhadap elektabilitas partai. Saat ini, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu mengungkapkan hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen.
"Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas," ujar mantan Menteri Sektetaris Negara era Presiden BJ Habibie itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika