REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan, pengejaran terhadap kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB) di Papua akan terus dilakukan secara tuntas. Menurutnya, pihak-pihak yang meresahkan masyarakat atau ingin memisahkan diri dari Indonesia tak akan diberikan kompromi.
"Dalam melanjutkan operasi pengejaran, kita akan lakukan secara tuntas. Yang kita hadapi adalah kelompok bersenjata. Kita sudah satukan istilah menjadi kelompok kriminal separstisme bersenjata," ungkap Wiranto usai menggelar rapat khusus membahas masalah di Papua dan Papua Barat di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Wiranto menjelaskan, istilah itu digunakan karena mereka memang melakukan tindakan kriminal. Mereka mengancam, memalak, dan menyandera rakyat menggunakan senjata. Kejadian ini juga ia nilai sebagai instrumen dalam kegiatan separatisme. "Maka dalam konteks ini TNI bisa bertindak. Kita bersyukur, sudah ada koordinasi yang ketat baik di pusat maupun daerah antara kepolisian dan TNI," kata dia.
Berkat adanya koordinasi yang ketat itu, Wiranto mengatakan, di daerah ada suatu operasi yang padu antara prajurit-prajurit kepolisian dan TNI. Wiranto menuturkan, akan terus melanjutkan operasi bersama tersebut.
Ia menjelaskan, tak akan membiarkan kelompok-kelompok yang bertindak kriminal atau pun yang mencoba memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, semua kegiatan yang mengarah ke separatisme harus dihentikan.
"Indonesia adalah negara merdeka, yang mutlak sudah mempunyai penguasaan wilayah di seluruh Indonesia. NKRI sudah final. Tidak ada satu kelompok pun yang melepaskan diri dari NKRI yang sudah final itu," jelas Wiranto.
Untuk menjaga keutuhan NKRI, dia mengatakan, bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Apalagi jika melihat misi dari Indonesia itu sendiri, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. "Sehingga kalau ada yang mengganggu, harus kita hadapi dengan keras dan tegas. Tidak ada kompromi masalah itu," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika