REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memikirkan pendekatan yang holistik bagi para pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kota Tua. Dengan pendekatan holistik, unit-unit yang ada di Kota Tua akan didorong untuk berkontribusi dalam penataan PKL.

Selain Konsorsium Kota Tua dan PT Jiwasraya, Sandiaga juga akan melibatkan pemerhati, penggerak UMKM, dinas pariwisata dan budaya, serta wali kota Jakarta Barat. "Kita pikirkan serupa pendekatannya Tanah Abang," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11).

Sandiaga mengatakan, dari 380 PKL yang beroperasi di Kota Tua, 300 di antaranya memiliki KTP Jakarta. Sebanyak 80 PKL lain telah lama tinggal di Jakarta, namun belum ber-KTP DKI. Semua terdata dengan baik.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta wajib menata para PKL. Jika tidak ditata, bukannya menjadi daya tarik, mereka akan mengganggu para wisatawan. Sandiaga ingin mengangkat mereka agar tak terus menerus menjadi PKL.

"Kami wajib untuk menghadirkan penataan solusi yang nggak kambuhan. Nggak tomat. tobat dan kumat. ditertibkan tapi balik lagi balik lagi," kata dia.

Sebelumnya, untuk kesekian kalinya, sejumlah PKL yang beroperasi di Kota Tua mengadu ke Balai Kota. Mereka meminta adanya revisi jam operasional. Menurut Sandiaga, mereka menghadapi kendala di tengah ekonomi yang melandai. Para pengunung Kota Tua berkurang, sementara mereka hanya dapat berjualan di atas pukul 22.00 WIB.

"Mereka merasakan sangat berat kalau hanya boleh berjualan di atas jam 22.00 WIB," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika