REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengapresiasi prajurit yang telah berhasil melakukan pembebasan sandera di Tembagapura, Papua. Dari sana, muncul usulan memulangkan warga pendatang ke wilayahnya masing-masing. Menurutnya, persoalan belum usai.

"Tentu perlu kita berikan apresiasi kepada prajurit yang telah mampu melakukan pembebasan para sandera tanpa korban. Tentu suatu hal yang tidak mudah karena medannya sangat sulit," jelas Wiranto usai menggelar rapat khusus membahas masalah di Papua dan Papua Barat di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Menurut Wiranto, persoalan tidak semerta-merta selesai setelah pembebasan sandera tersebut. Masih diperlukan langkah-langkah lanjutan yang harus terkoordinasi dengan baik antara aparat kepolisian, TNI, intelijen, pemerintah daerah, dan kementerian serta lembaga terkait.

"Karena itu ada satu usulan untuk kita mengembalikan para pendatang di daerah itu. Sebab kalau kita biarkan, akan terulang lagi," ujar Wiranto.

Daerah Kimberly dan Banti, menurutnya, merupakan daerah yang sangat terisolasi. Karena itu, para pendatang diusahakan untuk dikembalikan ke tempat asal mereka. Sehingga, yang tinggal di sana hanya suku asli, yaitu Amungme.

"Yang berasal dari Jawa kita kembalikan ke Jawa. Kemudian yang berasal dari suku lain di Papua, kita kembalikan ke daerah asalnya. Sehingga hanya ada suku amungmei yang sudah sangat dikenal Kapolri di sana," terang dia.

Ia juga menyebutkan, akan sangat mungkin menambah pasukan ke sana. Semua tergantung situasi dan eskalasi di lokasi. Namun, untuk sementara, kekuatan kelompok kriminal separstisme bersenjata (KKSB) di wilayah tersebut disinyalir mencapai 120 orang dengan 36 pucuk senjata.

"Tentu nanti bisa berkembang dan sangat mungkin ada suatu perubahan. Intelijen akan terus mengamati," ungkap Wiranto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika