REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 dinilai akan menjadi anggaran terbesar selama empat tahun terakhir, yaitu Rp 77,1 miliar. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut salah satu kenaikan anggaran terbesar ada pada Sekretariat DPRD.

Anggaran yang diajukan Sekretariat DPRD sebesar Rp 226,1 miliar dan melonjak menjadi Rp 346,5 miliar melalui pengajuan terbarunya yang disampaikan saat rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Rencana penganggaran yang diajukan juga cukup berbeda, seperti Rp 620 juta untuk merenovasi kolam, Rp 542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan operasional, Rp 571 juta untuk pengelolaan website, dan Rp 107,7 miliar untuk kunjungan kerja.

"Selain itu terdapat anggaran Penunjang Kehadiran Rapat Bagi Pimpinan Rapat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 16 miliar, yang baru muncul saat pembahasan dengan DPRD," kata Wakil Ketua PSI DKI Jakarta Rian Ernest melalui siaran media yang diterima Republika.co.id Selasa (21/11).

Rian mengatakan, nilai tersebut adalah nilai terbesar yang diajukan sekretariat DPRD selama tiga tahun terakhir. Pada 2016 lalu misalnya, anggaran sekretariat DPRD diketok dengan nilai Rp 115, 05 miliar, namun hanya disetujui dengan jumlah anggaran sebesar Rp 129,3 miliar oleh Pemprov DKI.

Menurut dia, bertambahnya pos kegiatan bukan hanya dapat menghabiskan anggaran daerah, tapi juga menjadi beban tambahan bagi Peprov DKI yang saat ini tengah mencari jalan keluar dari masalah defisit penganggaran. "Ditambah lagi, masih adanya tantangan besar bagi Pemprov untuk mencapai target pendapatan yang dalam tiga tahun terakhir tak pernah sampai hasil maksimal," kata dia.

Namun hal terpenting yang perlu diperhatikan, kata Rian adalah banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi seperti kestabilan harga kebutuhan bahan pokok, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika