REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hari ini menggelar rapat pleno guna melakukan konsolidasi internal pascapenahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, rapat akan membahas posisi Novanto baik di Partai Golkar maupun di DPR.

"Karena itu rapat pleno ini akan mengkaji dan mengevaluasi posisi posisi tersebut. Karena kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR  tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami oleh Pak SN," ujar Nurdin di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Selasa (21/11)

Terkait posisi di Partai Golkar, Nurdin mengatakan, rapat akan menentukan kebutuhan penunjukan Pelaksana Tugas (plt) atau tidak. Jika diputuskan dilakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) lanjut Nurdin, maka tidak perlu ada Plt.

"Cukup ketua harian, korbid dan sekjen yang mengendalikan partai membentuk panitia penyelenggara untuk menyelenggarakan Munas karena apabila rapat pleno memutuskan munas maka itu harus terlaksana di bulan Desember kenapa, karena Januari sudah ada pendaftaran pilkada," katanya.

Selain itu, jika plt diputuskan dalam rapat pleno maka dapat dikuatkan dan dikukuhkan di dalam forum rapimnas. "Karena rapimnas itu mekanisme pengambilan keputusan partai satu tingkat dibawah munas itu juga legal. Tergantung rapat pleno apakah mau plt atau munas, itu nanti sepenuhnya diserahkan mekanisme organisasi," ujarnya.

Sementara posisi ketua DPR, DPP akan memutuskan menarik Novanto dari jabatan ketua DPR. "(Untuk pengganti) kita belum putuskan. Kita serahkan pada rapat pleno," katanya.

Adapun, rapat pleno DPP Partai Golkar hingga saat ini masih berlangsung. Setelah dibuka pada pukul 13.30 WIB, rapat pleno dinyatakan tertutup untuk media. Namun, hampir semua jajaran pengurus DPP Partai Golkar nampak hadir rapat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika