REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hari ini menggelar rapat pleno guna melakukan konsolidasi internal pascapenahanan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Salah satu agenda pembahasan rapat pleno diketahui penunjukan pelaksana tugas (plt) ketua umum untuk mengganti sementara posisi Novanto.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, penunjukan plt ketua umum telah sesuai dengan AD/ART partai. Karenanya, ia tidak sependapat jika disebutkan plt ketua umum tidak sesuai mekanisme di Partai Golkar.

"Sesuai AD/ART ketum bisa memberi kewenangan menunjuk siapa saja bagian-bagian itu, ada ketua harian, ada sekjen, ada bendahara umum, yang diberikan wewenang. Nanti akan disampaikan agar kebersamaan tetap ada, karena kekuatan Golkar ada di situ," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta pada Selasa (21/11).

Idrus pun mengaku siap jika nantinya rapat pleno menunjuk dirinya sebagai plt ketua umum menggantikan Novanto. Namun jika pun bukan, yang terpenting dapat membuat Partai beringin keluar dari kemelut yang terjadi saat ini.

"Ini persoalan seluruh kader Partai Golkar apabila diberikan tugas harus melakukan amanah itu, tapi ya kepada siapa ada kriteria, track record yang ada, yang bersangkutan kiprahnya di Golkar seperti apa. Komitmennya konsistennya kita pastikan," kata Idrus.

Diketahui, nama Idrus Marham muncul sebagai plt ketua umum Partai Golkar yang ditunjuk oleh Setya Novanto sebelum Novanto resmi ditahan oleh KPK. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Dewan Pakar Partai Golkar yang mendukung keputusan Novanto tersebut.

"Dewan Pakar mendukung usulan ketua umum DPP Partai Golkar yang telah menunjuk Saudara Idrus Marham sebagai plt ketua umum dengan tugas melaksanakan kegiatan DPP Partai Golkar sehari-hari," ujar Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Senin (20/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika