REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia menyelenggarakan kuliah umum yang menghadirkan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Ir Nurhaida MBA.

Kuliah umum yang mengambil tema “Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pembangunan Nasional” ini digelar di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/11).

Dekan FEM IPB, Prof Dr Yusman Syaukat mengatakan, saat ini perkembangan perekonomian di Indonesia baik yang menyangkut keuangan syariah atau keuangan umum, menjadi tantangan bagi sektor perbankan untuk mendukung profesi petani guna mendapat kepercayaan dari bank untuk mendapatkan suntikan dana.

“Pihak  perbankan harus meyakini bahwa sektor pertanian di Indonesia yang dikelola dengan skala industri menjadi salah satu modal utama untuk memberikan kredit ke sektor pertanian. Harapannya OJK memastikan agar peran intermediasi sektor jasa keuangan tetap berlangsung secara optimal dalam mendukung kesinambungan sektor pertanian dan pembangunan nasional,” ujarnya dalam rilis IPB yang diterima Republika.co.id, Selasa (21/11).

Rektor IPB 2012-2017, Prof  Dr  Herry Suhardiyanto menyampaikan harapan,  melalui kuliah umum ini OJK dapat memberikan informasi kepada mahasiswa IPB mengenai peran sektor jasa keuangan di Indonesia dan memberikan potensi karir dalam bidang industri keuangan. “Sehingga,  generasi muda dapat menghadapi persaingan global dengan yakin dan pasti,” kata rektor.

Sementara itu, dalam paparannya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Ir  Nurhaida MBA  menjelaskan sektor jasa keuangan harus memberikan dampak besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dikatakannya, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat predikat “The Most Notable Improvement in Performance” atas kenaikan 19 peringkat dalam kemudahan berbisnis (peringkat naik dari 91 ke 72).

Selain itu, Indonesia menempati peringkat pertama dari 44 negara di dunia, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD dan Non OECD) atas tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“OJK senantiasa melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan peran sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan penting bagi pembangunan infrastruktur, sekaligus mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.

OJK juga melakukan serangkaian program inklusi keuangan, untuk memastikan tersedianya akses terhadap produk dan layanan keuangan oleh masyarakat dari semua kelas sosial. “Inisiatif tersebut juga termasuk peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen keuangan,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika