REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo memasukkan pendidikan vokasional sebagai salah satu bahasan pada workshop Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Surabaya. Apalagi, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan bahwa SMK, SMA dan SLB diserahkan dan menjadi tanggung jawab provinsi.
Soekarwo menjelaskan, Jatim melakukan berbagai langkah pascapengalihan tersebut. Yaitu komitmen dalam vokasional. Langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jatim yakni mengubah komposisi persentase SMU dengan SMK dari 70 berbanding 30 menjadi sebaliknya.
"Saat ini, posisinya telah mencapai 35 persen SMU dan 65 persen SMK. Dengan komposisi seperti itu, dan semua lulusan SMK dapat terkreditasi, sehingga mengurangi jumlah pengangguran," ujar Soekarwo di Surabaya, Rabu (22/11).
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menjelaskan, setiap tahun ada 326 ribu tenaga kerja baru. Sehingga pemerintah provinsi harus berkerja keras termasuk menyiapkan lulusan yang link and match dengan industri maupun UMKM yang membutuhkan.
Pakde Karwo menambahkan, Jatim memiliki sedikit permasalahan dalam hal pendidikan vokasional. Secara keseluruhan ada 1.991 SMK dengan komposisi 290 SMK negeri dan 1.600 SMK swasta.
"Dari 1.600 SMK swasta, yang terakreditasi A hanya 20 persen. Sisanya masih perlu dibenahi," kata Pakde Karwo.
Oleh sebab itu, berbagai upaya terus dilakukan dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut. Salah satunya menerapkan dual track strategy yang meliputi sektor formal dan strategi non formal.
Strategi formal diarahkan dengan meningkatkan kualitas lulusan SMK dengan menambah muatan kurikulum yang diampu perguruan tinggi yang ada fakultas tekniknya. Sementara, strategi non formal diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja terampil dan bersertifikat, dengan peningkatan sumber daya manusia melalui SMK mini dan balai latihan kerja dengan target 30.032 orang.
"Setidaknya Jatim bisa menyediakan 227.825 tenaga kerja bersertiifikat dan berdaya saing," ujar Soekarwo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika