Rabu 22 Nov 2017 18:19 WIB

Strategi Mengarusutamakan Keuangan Syariah

Rep: Binti Sholikah/ Red: Dwi Murdaningsih
Muliaman Hadad
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Muliaman Hadad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muliaman D Hadad menekankan, agar keuangan syariah menjadi hal mainstream dalam kegiatan ekonomi nasional. Sehingga, keuangan syariah akan menjadi kegiatan komplementer dari kegiatan ekonomi yang sudah berjalan.

"Jadi pembiayaan Islamic finance tidak di pinggir-pinggir tapi masuk ke tengah. Dia harus relevan dengan kebutuhan. Sehingga dia harus menjadi mainstream masuk kegiatan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat," kata Muliaman, Rabu (22/11).

Untuk menjadikan keuangan syariah menjadi mainstream, lanjutnya, diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Mulai dari aturan hukumnya sampai pada membangun suatu ekosistemnya. Keuangan syariah yang mainstream dinilai menjadi suatu agenda pokok. "Perkembangan ekonomi syariah harus didorong untuk memperbaiki akses keuangan. Sehingga, sejahtera masyarakat dan berkurang gap antara yang kaya dan yg miskin," kata Muliaman.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut menyebutkan, keuangan syariah bisa masuk mainstream melalui beberapa strategi. Pertama, membiayai segmen yang kecil-kecil yang di bawah. "Islamic mikro finance harus didorong kuat. Ribuan BMT yang belum punya orang tua, BMT skala kecil kalau digabung punya kekuatan ekonomi luar biasa. Kalau dibiarkan sendiri-sendiri akan sulit," ujar dia.

Strategi kedua, dengan masuk pembiayaan kelompok menengah (middle income) dimana pada 2030 akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Lapisan tengah tersebut akan mendorong permintaan-permintaan baru terhadap jasa keuangan syariah. Lapisan berikutnya kalau mau menjadi keuangan syariah yang mainsream harus membiayai infrastruktur seperti jalan tol dan bandara.

Di samping itu, Muliaman juga menyebut terdapat lima area penting jika menginginkan Indonesia menjadi pusat keuangan syariah global. Pertama, meyakini Indonesia memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang baik, politik yang stabil, sistem regulator yang mendukung, kondisi makro yang stabil dan sistem perpajakan yang mendukung. Kedua, meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia yang perlu dibangun secara sistematis menjadi pool of talent atau pool of expertise.

Hal lainnya dari sisi infrastruktur tidak hanya fisik, melainkan juga infrastruktur teknologi. Keempat, tingkat kedalaman porsi keuangan syariah. Serta kelima soal reputasi Indonesia yang memiliki keunggulan daya tarik tertentu baik dari budaya maupun pariwisata.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement