REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham meminta publik untuk tidak menggeneralisasi korupsi dengan Partai Golkar. Idrus menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan menjadikan hukum sebagai panglima negara.

"Hukum yang harus pemegang remot kontrol terhadap semua sistem kehidupan kebangsaan kita," tegasnya, Rabu (22/11).

Terkait upaya pemberantasan korupsi, Idrus mengatakan hal tersebut menjadi komitmen Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu juga selalu mengintruksikan kepada kader dan jajarannya,terutama yang ada sebagai pejabat untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan tidak melakukan tindakan korupsi.

Idrus menegaskan, Partai Golkar tidak mentolerir, bahkan kedepannya Partai Golkar lebih berhati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran hukum dan tidak merugikan negara. "Bila mana Partai Golkar secara individu terkait, maka tentu itu tidak bisa digeneralisir," katanya.

Oleh karena itu, Idrus tetap optimis Golkar bisa meraih suara di daerah. Belajar dari pengalaman, Idrus mengatakan Partai Golkar akan lebih ketat dalam memilah-milah kader.

Ikuti Whatsapp Channel Republika