REPUBLIKA.CO.ID, JAKAFRTA -- Membengkaknya anggaran untuk kegiatan anggota DPRD DKI yang tahun ini mencapai Rp 107,8 miliar menuai sorotan. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan DPRD DKI selama ini sebuah ironi.

Alasannya, kunjungan kerja mereka selama ini tidak berbasis kebutuhan. Bahkan seolah dpaksakan atau hanya memanfaatkan kesempatan untuk roadshow ke daerah. "Misalnya saja, DPRD DKI berkunjung ke Kota Makassar itu bisa dipersepsikan salah alamat. Bagaimana mereka studi ke Makassar yang hanya DPRD Kota. Sementara DKI adalah provinsi yabg berstatus otonomi khusus pula. Atau ada juga yang ke Raja Ampat," ujar Syam, panggilan akrabnya, Kamis (23//1).

Syam menjelaskan, DPRD DKI sejatinya aktif memastikan Pemrov on the track mengawal pemerintahan khusus DKI. "Memastikan tata kelola konsep sebagai daerah khusus.  Apalagi selama ini pemerintah mengelola DKI sesungguhnya tidak berbasis konsep. Malah sama aja dengan daerah otonom biasa," ujar dia.

Sebenarnya, Syam menambahkan, selama ini perjalanan DPRD DKI itu sudah boros. Setiap tahunnya itu, kata Syam, mencapai puluhan miliar.

Sebelumnya, Data apbd.jakarta.go.id menunjukkan anggaran untuk kegiatan DPRF DKI mencapai Rp 107,8 miliar. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan dana tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015, data kunker hanya Rp 5,5 M. Pada 2016, dana ini turun menjadi Rp 4,6 M.

Ikuti Whatsapp Channel Republika