REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, hingga saat ini tidak ada daerah yang mengalami kekosongan stok blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Terkait adanya antrean warga yang ingin membuat KTP-el, Zudan mengatakan hal itu bukan karena stok blangko kosong.
"Berdasarkan Monitoring System Dukcapil, sampai saat ini tidak ada daerah yang stok blangko KTP-el-nya kosong. Seluruh Indonesia telah terisi dari hasil dua kali pengadaan dengan jumlah total 14,4 juta blangko," ujar Zudan dalam konferensi persnya di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).
Terkait adanya antrean membludak di daerah, Zudan menjelaskan, hal itu terjadi karena ketidakseimbangan antara masyarakat yang datang dan kemampuan normal pelayanan. Misalnya, ada satu lokasi yang peralatannya hanya ada dua dan dalam sehari hanya bisa mencetak paling banyak 300 kali. Tapi, kemudian yang datang mencapai ribuan orang.
"Ini disebabkan antara lain karena warga yang memegang suket selama ini, ingin segera mengganti suketnya dengan blangko KTP-el. Itu setelah mereka mendengar kabar, blangko sudah tersedia," jelasnya.
Zudan melanjutkan hingga 22 November 2017, jumlah blanko yang sudah didistribusi ke daerah ada sebanyak 13,6 juta keping. Sisanya, 800.000 keping dan pengadaan sebanyak enam juta keping lagi akan didistribusikan secara bertahap. Pendistribusian itu juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah, bukan keinginan daerah.
"Contoh di Tarakan minta 100 ribu blangko. Saya tanya sebulan berapa. Printer dua, sehari cetak 300 keping. Kalau 10 ribu akan habis tiga bulan. Itu yang kami lakukan perhitungannya agar di daerah tidak ada yang menumpuk blanko," katanya.
Hingga akhir 2018, kata dia, juga telah tersedia anggaran untuk penambahan blangko KTP-el sebanyak 16 juta keping. Jumlah tersebut sudah pihaknya perkirakan cukup. Tapi, belum memperhitungkan kebutuhan untuk pemekaran wilayah.
Untuk mempercepat perekaman, Zudan menjelaskan, pihaknya membangun suatu ekosistem dan juga penjemputan bola. Ekosistem yang ia maksud adalah pihaknya meminta kepada perbankan, BPJS, imigrasi, pihak asuransi, dan lain-lainnya untuk menggunakan KTP-el dalam pendataan.
"Dikepung dengan KTP-el. Juga dengan jemput bola. Kalau bertemu dengan komunitas (lembaga) yang orang-orangnya belum punya, undang kita. Dikoordinasikan dengan pusat (nanti) akan bagus," jelas dia.
Penjemputan bola itu juga dilakukan dengan memperluas dan memperbanyak titik-titik pelayanan. Pelayanan juga dilakukan pada hari libur termasuk hari Sabtu dan Ahad. Begitu juga dengan cara menggalang dukungan dengan berbagai pihak dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Zudan menyebutkan, pihaknya mencatat, dari 6.465 unit perangkat perekaman KTP-el yang tersebar di kecamaran-kecamatan di seluruh Indonesia, 1.248 unit di antaranya tidak berfungsi dengan baik. Karena itu, agar proses perekaman dapat berjalan dengan cepat dan baik, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 26/2009, terhadap perangkat yang rusak, perbaikannya menggunakan dana APBN. Bantuan penyediaannya hanya dilakukan satu kali dan sudah dilakukan pada 2010-2011 lalu.
"Untuk penggantian atau penyediaan perangkat diarahkan menggunakan dana APBD Kabupaten atau Kota," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika