REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Posisi tersangka yang sekarang ini disandang Ketua DPR Setya Novanto, dipandang sebagai hal yang mengganggu kredibilitas lembaga negara. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) diminta untuk mencari jalan tengah persoalan ini.

"MKD harusnya hadir untuk menjadi jalan tengah terhadap persoalan ini. Jika MKD tidak bertindak, maka dugaan publik bahwa ada intervensi, semakin terbukti," kata Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi, Jumat (24/11).

Dengan status ketua DPR Setya Novanto yang kini menjadi tahanan KPK, menurut politikus yang biasa dipanggil Awiek ini, mempengaruhi kredibilits dan citra parlemen. "Meskipun status pak Novanto sbg ketum Golkar namun dalam dirinya melekat jabatan ketua DPR," ungkapnya.

Maka dari itu, lanjut dia, meskipun pergantian ketua DPR merupakan kewenangan Golkar, PPP berharap persoalan di internal Golkar tidak sampai mengganggu kredibilitas lembaga negara. "Kami menghormati hak politik masing-masing parpol dalam bersikap, namun kredibilitas lembaga perlu diutamakan, karena saat ini DPR sedang disorot publik, bahkan (publik, Red) secara menyerang secara personal pak Novanto."

Setidaknya Golkar patut memprioritaskan kepentingan negara, yakni menjaga kredibilitas dan citra lembaga menjadi pertaruhan. "Jangan sampai ada kesan menghalangi ataupun mengganggu kinerja lembaga gara-gara persoalan Ketua DPR," kata mantan wartawan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika