REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pembebasan lahan warga terdampak proyek pembangunan jalur Kereta Api Bandara Stasiun Solo Balapan dan Bandara Adi Soemarmo dihapkan berjalan lancar. Wali Kota Solo, F.X Hadi Rudyatmo meminta pemerintah pusat agar memberikan ganti rugi yang sepadan pada warga yang lahannya terkena pembebasan dari proyek tersebut. Rudyatmo meminta agar pemerintah tak merelokasi warga ke rumah susun.

Namun, dia berharap ada penggantian rumah baru di lokasi lainnya. "Sehingga warga ini punya rumah sendiri, punya sertifikat sendiri," kata Rudyatmo pada Jumat (24/11).

Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini tetcatat ada sekitar 594 pemukiman warga yakni di Kelurahan Nusukan, Kelurahan Gilingan, dan Kelurahan Kadipiro yang terdampak proyek tersebut. Saat ini, Pemkot masih mencari lokasi bagi relokasi warga terdampak proyek pembangunan kereta penghubung. Meski begitu, kata Rudyatmo ada kemungkinan warga di tempatkan di Jeruk Sawit mengingat masih banyaknya lahan kosong.

"Warga mintanya berapa, kalau pemerintah oke nanti langsung dibayarkan," kata dia.

Kepala Bidang Pemerintahan, Hendro Pramono mengungkapkan warga telah menyetujui adanya proyek pembangunan kereta penghubung. Saat ini, kata dia, Badan Pertanahan Nasional Kota Solo masih melakukan pengukuran terhadap lahan warga yang terdampk. Ia mengatakan pembebasan lahan ditargetkan selesai bulan ini. Sebab kerta penghubung Stasiun Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo dicanangkan sudah mulai beroperasi tahun depan.

"Pertemuan terakhir dengan warga, mereka setuju tinggal sekarang ini kita selesaikan dulu pengukurannya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika