REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno melakukan rapat kerja di kantor PT Food Station Tjipinang, Jalan Pisangan Lama Selatan, Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (25/11). Usai pertemuan tersebut, ia memastikan stok beras aman hingga Natal dan tahun baru.
"Semuanya dalam kondisi siaga menghadapi Natal dan tahun baru dan stok cukup. Harga akan stabil," kata Sandiaga di Pasar Induk Beras Cipinang, Sabtu (25/11).
Sandiaga memastikan masalah pangan akan menjadi prioritas utama untuk ditangani oleh PT Food Station Tjipinang. Badan usaha milik daerah (BUMD) ini akan memastikan stok bahan makanan mencukupi, harga stabil, jalur distribusi dari hulu baik, dan sebagainya. Sementara, di bagian hilir tugas ini menjadi tanggung jawab PD Pasar Jaya.
"Kita pastikan pangan menjadi prioritas utama. Harga-harga bahan pokok itu kita akan bekerja sama dengan pedagang yang sudah lama di sini," ujarnya.
Direktur PT Food Station Tjipinang Arief Prasetio Adi mengatakan saat ini ada 45 ribu ton pasokan beras di Pasar Induk Beras Tjipinang. Ia telah berkoordinasi dengan kementerian pertanian dan kementerian perdagangan untuk melakukan stabilisasi harga. Ia yakin harga beras akan stabil hingga saat panen raya dua bulan mendatang.
"Sudah masuk 15 ribu ton. Akan masuk 7 ribu, berikutnya akan (masuk) 10 ribu ton lagi. Jadi Jakarta kita pastikan aman," kata dia.
Usai rapat, Sandiaga juga meninjau proyek perbaikan jalan dan saluran drainase di Pasar Induk Beras Cipinang. Ia mengatakan, PT Food Station Tjipinang telah mulai mengerjakan proyek itu sepanjang 500 meter.
"Sekarang kita akan take-over (ambil alih_rep) dan kita akan pastikan bina marga dan sumber daya air, Pak Iyus dan Pak Teguh menyelesaikan turap," kata dia.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan proyek ini akan dimulai pada April 2018 oleh Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air. Proyek ini akan menelan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Total ruas jalan dan saluran drainase yang akan diperbaiki mencapai 6 kilometer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika