Senin 27 Nov 2017 00:28 WIB

Bom Masjid Sinai, Indonesia Diminta Desak Sidang Khusus PBB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Hazliansyah
Korban bom dan penembakan bergelimpangan di sebuah masjid dekat Kota Arish, Semenanjung Sinai, Mesir, Jumat (24/11).
Foto: Stringer/EPA-EFE
Korban bom dan penembakan bergelimpangan di sebuah masjid dekat Kota Arish, Semenanjung Sinai, Mesir, Jumat (24/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP berduka cita mendalam atas serangan teroris di Sinai, Mesir. Serangan Masjid Ar-Raudhah, Markaz Bir El-Abd, kota El-Arish, Sinai Utara, Mesir itu telah menewaskan kurang lebih 235 orang.

Menurutnya, PDIP menilai kejahatan kemanusiaan dan tindakan biadab tidak boleh dibiarkan.

"Karenanya, Pemerintah Republik Indonesia agar menggalang solidaritas kemanusiaan dan kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan kemanusiaan terorisme tersebut," ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima pada Ahad (26/11).

Hasto mengatakan, dunia harus bersikap dan berjuang untuk mewujudkan perdamaian dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara.

"PDI perjuangan meminta pemerintah agar mendesak adanya sidang khusus di PBB guna mendorong suatu aksi kongkrit dan terpadu bagi dunia untuk memerangi kejahatan yang mengancam peradaban umat manusia tersebut," kata Hasto.

Sebab menurutnya, tempat ibadah harus menjadi zona netral manakala terjadi konflik dan menjadi pusat perlindungan kemanusiaan yang seharusnya terlarang untuk terjadinya kejahatan apapun. Ia pun menilai tindakan menyerang Masjid Ar-Raudhah, Markaz Bir El-Abd, kota El-Arish, Sinai Utara, Mesir itu dan tempat ibadah lainnya merupakan kejahatan yang sangat serius, dan tidak terampuni.

Begitu pun segala bentuk ketidakadilan juga seperti yang terjadi di Palestina juga harus diakhiri. PDIP lanjut Hasto, mendukung pemerintah yang terus berjuang memberikan dukungan ke Palestina.

Namun demikian, perjuangan mewujudkan keamanan dan ketertiban dunia tersebut melalui diplomasi damai.

"Berbagai persoalan yang terjadi di Irak, Suriah dan berbagai wilayah lainnya yang berkonflik harus segera diselesaikan melalui campur tangan PBB dengan syarat menghilangkan intervensi asing dalam sebuah negara yang berdaulat," kata Hasto.

Ia melanjutkan, dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia juga dapat memainkan peran penting, termasuk mencegah terjadinya campur tangan asing atas kedaulatan suatu negara.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement