REPUBLIKA.CO.ID,  SERDANG BEDAGAI -- Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebun kelapa sawit milik rakyat. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution saat menghadiri peresmian program peremajaan sawit rakyat (PSR) Provinsi Sumatra Utara di Kota Tengah, Dolok Masihul, Serdang Bedagai, Senin (27/11).

Darmin mengatakan, dalam mengembangkan komoditas sawit, pengelolaan kebun sawit rakyat perlu ditingkatkan lebih baik. Hal ini dikarenakan, jutaan rakyat menggantungkan hidupnya dari kebun sawit.

"Dari 4,6 juta hektare kebun rakyat yang ada di Indonesia, sekitar 2,5 juta keluarga terlibat dalam pengelolaan. Untuk itu, penting meningkatkan kapasitas kebun rakyat dalam memproduksi," kata Darmin, Senin (27/11).

Hal senada disampaikan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Amran mengatakan, memperhatikan kesejahteraan petani yang terlibat dalam komunitas pengembangan kebun sawit rakyat merupakan hal yang sangat penting. "Dalam mengembangkan sawit di Indonesia, kita juga perlu melihat dari sisi community welfare," kata dia.

Menurut Amran, kampanye hitam yang gencar dilancarkan terhadap perkebunan sawit Indonesia saat ini berpotensi merugikan para petani sawit. Untuk itu, ia meminta publik untuk melihat permasalahan pengembangan sawit secara holistik atau menyeluruh.

"Dengan adanya kampanye hitam, bisa menyebabkan harga CPO (crude palm oil) turun. Secara logika, ini akan mempengaruhi sumber pendapatan para petani yang tergabung dalam komunitas kebun sawit rakyat. Mereka bisa beralih mencari penghasilan dengan menebang pohon. Ini akan berdampak lebih buruk terhadap lingkungan," jelas Amran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika