REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran kunjungan kerja (kunker) bagi anggota DPRD DKI dipastikan dipangkas menjadi Rp 64,7 miliar. Dalam pembahasan RAPBD 2018 di Badan Anggaran (Banggar), eksekutif dan legislatif sepakat memotong Rp 43 miliar dari rencana anggaran awal yang besarannya fantastis.

"Semula Rp 107,7 miliar dikurangi Rp 43 miliar, itu efisiensi pertama," kata Wakil Ketua DPRD Muhamad Taufik dalam rapat Banggar di gedung DPRD DKI, Selasa (28/11).

Pemangkasan terjadi setelah adanya kritik keras dari berbagai pihak atas kenaikan anggaran yang dianggap terlalu besar. Meski sudah dipangkas, jumlah ini dinilai masih besar jika dibandingkan dengan anggaran kunjungan kerja anggota dewan pada tahun lalu yakni sebesar Rp 28,7 miliar.

Taufik mengklaim, ada kekeliruan dari Sekretariat Dewan dalam memasukkan anggaran kunjungan kerja dewan sebesar Rp 107,7 miliar itu di e-budgeting RAPBD 2018. Kekeliruan itu terkait korfisien pengali yang dianggapnya terlalu besar yakni 7.752 orang.

Politikus Gerindra itu menambahkan, komponen biaya kunjungan kerja tidak berubah. Uang harian dalam kunker yang diterima anggota dewan tetap Rp 4 juta. Jumlah itu, kata Taufik, merupakan amanat PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan.

"PP tersebut juga telah diturunkan ke dalam bentuk perda dan SK Gubernur," ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menduga kenaikan ini terjadi karena jumlah dan frekuensi kunjungan meningkat. Semua sudah dirinci dalam anggaran. "Karena mungkin kunjungannya lebih banyak. Karena mungkin juga frekuensinya lebih banyak. Tujuannya mungkin banyak," kata dia.

Ia mengaku sudah melihat data itu. Ia tidak mempermasalahkan peningkatan anggaran itu asalkan bertujuan untuk kebaikan dan pembangunan. "Sesuai dengan keinginan kita agar tiga isu utama kita, lapangan pekerjaan yang baru dan berkualitas bisa terwujudkan, pendidikan tuntas berkualitas, dan persatuan daripada warga," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika