Selasa 28 Nov 2017 18:37 WIB

Dua Kawasan Indonesia Timur Paling Rawan Konflik Pilkada

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani
Launching. Pimpinan Bawaslu Abhan memberikan sambutan dalam launching Indeks Kerawanan Pemilu, Jakarta, Senin (28/11).
Foto: Republika/Iman Firmansyah
Launching. Pimpinan Bawaslu Abhan memberikan sambutan dalam launching Indeks Kerawanan Pemilu, Jakarta, Senin (28/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan pilkada di dua daerah Indonesia Timur berpotensi memiliki kerawanan tertinggi. Selain itu, satu daerah di Kalimantan juga masuk menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan pilkada yang tinggi.

Pada Selasa (28/11), Bawaslu merilis secara resmi indkes kerawanan Pilkada (IKP) untuk Pilkada Serentak 2018. Menurut Afif, tiga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di Pilkada yakni Provinsi Papua, Provinsi Maluku dan Provinsi Kalimantan Barat.

"Sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika nilainya IKP-nya antara 3,00 hingga 5,00. Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 dan 2,99 masuk kategori sedang. Sementara rendah, jika skor IKP-nya 0-1,99. Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,41. Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25, sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04," jelas Afif dalam pemaparan IKP Pilkada Serentak 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).

Dia melanjutkan, penilaian skor IKP merujuk kepada tiga dimensi, yakni penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Pilkada di Papua memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan dimensi partisipasi.

Di daerah itu, kata Afif, partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap pemilih masih minim. Sementara itu, Maluku tergolong rawan berdasarkan dimensi penyelenggaraan. "Terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara di sana," lanjut Afif.

Selanjutnya, kerawanan tinggi pada Pilgub Kalimantan Barat berdasarkan dimensi kontestasi. Menurut Afif, politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi diperkirakan marak terjadi di daerah itu.

Lebih jauh dia menjelaskan jika ada 14 provinsi lainnya yang tercatat memiliki tingkatan kerawanan pilkada sedang. Ke-14 provinsi tersebut yaitu Sumatra Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81, Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15).

"Dengan demikian tidak ada satu pun provinsi yang memiliki skor rendah dalam hal kerawanan," tambah Afif.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement