REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri ESDM Ignasius Jonan menilai menjelang tahun politik memang persoalan subsidi menjadi isu hangat. Selain kerap dijadikan alat politik untuk mendulang suara, subsidi memang kerap dijadikan perdebatan.

Meski begitu, Jonan mengatakan tahun politik tidak akan membuat subsidi diberikan secara asal asalan dan berhamburan. Jonan menilai, subsidi berasal dari APBN yang merupakan uang masyarakat.

Ia menilai skema subsidi tetap perlu diberlakukan secara benar dan efektif serta tepat sasaran. "Jelang tahun politik memang persoalan susbidi menjadi isu yang panas. Tapi kami ingin persoalan subsidi tetap harus tepat sasaran," ujar Jonan di Jakarta, Rabu (29/11).

Jonan menjelaskan jika sebelumnya untuk subsidi listrik pemerintah mengalokasikan untuk 4,5 juta pelanggan terjadi penambahan sekitar 2,4 juta pelanggan sehingga total pelanggan penerima subsidi listrik menjadi 6,9 juta pelanggan. Hal ini karena banyak pihak yang merasa masih perlu mendapatkan akses subsidi ini.

Namun, Jonan menilai hal ini tidak bisa kemudian dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga tidak memanfaatkan subsidi dengan baik. Ia mengimbau bagi masyarakat yang memang masih mampu untuk mengkonsumsi listrik tanpa subsidi baiknya tidak menerima subsidi ini.

"Pengurangan subsidi untuk pelanggan listrik kan sudah naik, dari 4,5 juta jadi 6,5 juta. Ini kita kembalikan lagi. Kalau mampu, ya jangan minta klaim disubsidi," ujar Jonan.

Pada APBN Perubahan 2017 Kementerian ESDM menganggarkan tambahan subsidi listrik sebesar Rp 1,7 triliun. Hal ini untuk bisa menambah subsidi bagi 2,4 juta pelanggan 900 VA tambahan yang perlu subsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika