REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan masih banyaknya warga Papua yang belum melakukan rekam data KTP-el ikut mempengaruhi indeks kerawanan Pilkada (IKP). Papua tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi berdasarkan survei IKP Pilkada Serentak 2018.
"Memang soal KTP-el ini berpengaruh, sebab basis pemilihan kan saat ini sudah berada di KTP-el. Maka bagi penyelenggara dan juga pemerintah yang telah menyusun daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) agar meneliti agar jangan sampai merugikan (pemilih)," ujar Afif kepada Republika di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).
Hal tersebut dinilainya penting mengingat IKP di Papua tertinggi menurut indikator partisipasi yang berkaitan dengan perlindungan hak pemilih. "Perlindungan hak pilih itu juga berangkat dari ketiadaan KTP-el. Karena tidak ada KTP-el, maka warga tak bisa menggunakan hak pilihnya, terlepas dari beberapa wilayah di Papua yang masih menggunakan sistem noken ," lanjutnya.
Pada Selasa (28/11), Bawaslu merilis secara resmi IKP untuk Pilkada Serentak 2018. Menurut Afif, tiga daerah dengan tingkat kerawanan tinggi di Pilkada yakni Provinsi Papua, Provinsi Maluku dan Provinsi Kalimantan Barat.
"Sebuah provinsi dikategorikan tinggi kerawanannya jika nilainya IKP-nya antara 3,00 hingga 5,00. Provinsi yang mendapat nilai antara 2,00 dan 2,99 masuk kategori sedang. Sementara rendah, jika skor IKP-nya 0-1,99. Provinsi Papua berdasarkan skor memiliki indeks 3,41. Skor indeks untuk Provinsi Maluku ialah 3,25, sementara skor indeks Kalimantan Barat 3,04," jelas Afif.
Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrullah, mengatakan masyarakat di kawasan Indonesia timur masih banyak yang belum melakukan rekam data KTP-el. Sedikitnya ada empat provinsi di Indonesia timur dengan persentase rekam data KTP-el masih rendah.
"(Masyarakat) yang banyak belumpunya KTP-el itu di Papua. Tapi ini berdasarkan persentasenya. Di Papua itu baru 30 sampai 40 persen warga yang melakukan rekam data KTP-el, jadi masih kurang 60 persen yang rekam data KTP-el," ungkap Zudan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Persentase ini, lanjut dia, dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang berada di atas 90 persen bahkan lebih. Selain Papua, ada tiga daerah lain, yakni Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang penduduknya tercatat masih minim melakukan rekam data KTP-el.
Masih banyaknya warga di kawasan Indonesia bagian timur yang belum rekam data, kata Zudan, disebabkan beberapa hal. Pertama, letak geografis di mana banyak warga tinggal di laut dan kawasan pegunungan sehingga terkendala ketika akan melakukan rekam data.
Kedua, faktor budaya setempat yang masih menganggap mengurusi administrasi kependudukaan adalah hal yang kurang penting. Sebab mengurus akta kelahiran dan kematian juga masih minim.
"Yang ketiga, secara teknis jaringan internet kita yang di kawasan pegunungan sering mati atau sulit sinyal. Jika sudah demikian orang datang listriknya mati. Padahal dia sudah datang, dan besok datang lagi juga masih padam," jelas Zudan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika