REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Anies Baswedan menganggap polemik selama proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 adalah wujud kolaborasi. Perhatian dari masyarakat terhadap penyusunan ini dinilainya sebagai sesuatu yang positif.

"Kami mengapresiasi besarnya perhatian masyarakat terhadap rencana anggaran kita, dilihat semuanya sangat detail. Kami bersyukur karena memang inilah yang namanya kolaborasi," kata dia usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Kamis (30/11).

Anies mengatakan, keterlibatan dan perhatian dari banyak pihak terhadap penyusunan APBD ini menjadi positif bagi DKI. Dengan cara seperti itu, kata dia, anggaran yang merupakan uang pajak dari rakyat itu bisa sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya, dari proses yang berjalan ini menjadi bahan untuk melakukan perbaikan. Anies menyebut banyak peraturan gubernur yang akan dikaji ulang agar anggaran yang nanti digunakan benar-benar memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

"Termasuk mekanisme-mekanisme yang selama ini ada, itu banyak sekali pergub-pergub yang mengatur dan kita akan review semuanya," ujar dia.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengesahkan RAPBD 2018 di rapat paripurna yang juga turut dihadiri Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Seluruh peserta sidang secara serempak menyatakan persetujuan APBD 2018 di angka Rp 77,117 triliun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Banggar DPRD sebelumnya menyepakati RAPBD 2018 final di angka Rp 77,117 triliun. Pengesahan APBD DKI 2018 ini selanjutnya akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk di-review dan dievaluasi dalam rentang waktu maksimal 15 hari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika