REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, 73 orang dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan diisi orang berkompeten yang bertugas membantu kerja gubernur dan wakil gubernur. Salah satu tugas mereka adalah melakukan koordinasi dan supervisi.
"Nanti perannya adalah memastikan proses koordinasi, proses supervisi, itu terjadi. Karena mereka akan membantu gubernur langsung," kata Anies di gedung DPRD DKI, Kamis (30/11).
Anies mengatakan, tim tersebut tidak akan berinteraksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI secara langsung. Mereka, kata dia, hanya mengoordinasi dan mensupervisi untuk memastikan semua yang menjadi rencana sinkron dengan pelaksanaannya.
Menurutnya, salah satu masalah di birokrasi selama ini adalah antara rencana dan pelaksanaan bisa berbeda. Tugas tim itulah, kata Anies, salah satu perannya yang akan menyinkronisasikan. Namun, Anies enggan menyebut nama-nama yang akan masuk di dalamnya. Dia hanya berjanji akan menyampaikan ketika sudah siap. Ketika disinggung nama Bambang Widjojanto, Anies tak membantah ataupun mengiyakan.
"Oh, saya ada pertemuan banyak, nanti ketika semuanya sudah selesai baru kita umumkan," katanya.
Bambang Widjojanto diketahui ke Balai Kota DKI pada Kamis (30/11). Dia membantah membicarakan secara spesifik tim tersebut. Namun, mantan komisioner KPK ini membenarkan adanya pembicaraan terkait pencegahan korupsi.
Tim gubernur ini akan fokus di lima bidang kerja, salah satunya bidang pencegahan korupsi. Selain itu, ada bidang percepatan pembangunan, bidang harmonisasi regulasi, bidang pengelolaan pesisir serta bidang ekonomi dan pembangunan.
Pada perkembangannya, jumlah anggota tim sebanyak 73 orang mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak lantaran dinilai terlalu gemuk. Anggaran yang dialokasikan pun cukup besar yakni Rp 28 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika