REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto belum berniat melepas jabatannya sebagai menteri di Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meskipun Airlangga sudah mengatakan kesiapannya maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa.
Airlangga beralasan ia resmi menjadi calon ketua umum Partai Golkar jika munas luar biasa yang ditargetkan pertengahan Desember itu jadi dilaksanakan. "Pertama kita tunggu munas luar biasanya dulu dan kita melihat hasil dari munas luar biasa," ujar Airlangga saat hadir dalam pertemuan dengan ormas Partai Golkar MKGR di Jalan Rajasa, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis (30/11).
Airlangga juga mengatakan, urusan pergantian menteri menjadi kewenangan sepenuhnya Presiden Joko Widodo. Karenanya, ia mengaku menyerahkan kepada presiden.
"Mengenai posisi kabinet itu hak prerogatif Bapak Presiden," ujar Airlangga.
Sebelumnya Airlangga Hartanto menyatakan kesiapannya maju menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Hal ini diungkapkannya setelah mendapat dukungan resmi dari sayap organisasi Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR dan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) pada Kamis (30/11) sore.
"Insya Allah siap (maju menjadi ketua umum Partai Golkar)," ujar Airlangga saat hadir dalam pertemuan dengan MKGR di Jalan Rajasa, Kebayoran, Jakarta Selatan pada Kamis (30/11).
Airlangga menyebut munas luar biasa Partai Golkar pergantian ketua umum adalah keniscayaan pada saat ini. Hal ini mengingat sudah ada 31 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia yang menghendaki dilakukan munas luar biasa pergantian ketua umum.
Sesuai AD/ART Partai Golkar, sekurang-kurangnya 2/3 DPD Tingkat Provinsi Partai Golkar se-Indonesia maka dapat menyelenggarakan munas luar biasa. Airlangga mengatakan, hari ini juga keseluruhan DPD tersebut juga telah menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kondisi terkini partai beringin tersebut.
"Berdasarkan mekanisme yang ada ini sesuatu yang perlu dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar. Dengan demikian munas adalah suatu keniscayaan sehingga tinggal nanti DPP merespon mengenai jadwal dan keseluruhannya mendorong ini agar bisa diselesaikan pada pertengahan bulan Desember," ujar Airlangga.
Adapun Airlangga diketahui hadir dalam deklarasi dukungan MKGR setelah sebelumnya bersama para Ketua Golkar daerah se-Indonesia menemui Presiden Jokowi dan Wapres JK. Politikus Golkar lainnya yang nampak hadir di MKGR antara lain Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wasekjen Partai Golkar Adies Kadir dan Ketua DPD DKI Jakarta Fayakhun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika