REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan kepada kandidat calon gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil (Emil) agar bisa memilih sendiri calon wakil gubernurnya tanpa melakukan konvensi atau menyerahkan ke musyawarah koalisi partai pengusung.
"Dengan menentukan sendiri Kang Emil kita yakini akan mampu memilih calon wakil gubernur yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya," kata Ketua Bidang Pemenangan Jawa Barat DPP PPP Dayat Hidayat, di Bandung, Kamis (30/11).
Menurut dia, Ridwan Kamil jangan menyerahkan penetapan calon wakil gubernur ke partai pengusung karena tidak akan ada titik temu karena ada kesan saat ini masing-masing partai akan bersikukuh untuk menjadikan kadernya sebagai pendamping Wali Kota Bandung tersebut.
"PPP harga mati ingin Kang Uu, begitupun Golkar. Jadi ini enggak akan ketemu," kata Dayat.
Dia menuturkan dengan memilih sendiri pun, Emil bisa menilai obyektif kandidat yang dianggap paling tepat dengannya. "Kalau konvensi, siapa yang memberi penilaian bahwa calon ini tidak disukai Kang Emil" ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Emil harus berani menggunakan hak prerogatif dalam memilih calon wakil gubernur. "Ruang ini harus diselesaikan Kang Emil. Kang Emil yang menentukan, bukan partai pengusung. Siapa yang cocok menurut dia dan siapa yang ratingnya paling baik berdasarkan hasil survei," katanya.
Ia mengatakan dengan memilih sendiri pun Emil tetap bisa menghitung popularitas dan elektabilitas calon wakilnya karena selama ini banyak lembaga survei yang telah mengumumkan hasil pilihan responden terkait Pilgub Jawa Barat 2018.
"Apabila belum yakin juga, tinggal survei lagi dan dengan mengacu pada survei, tidak akan memakan waktu yang lebih lama," kata dia. "Kalau faktanya hasil survei seperti itu, mau apalagi? Partai enggak bisa memaksakan kadernya kalau hasil surveinya jelek," ujarnya.
Ia menuturkan jika menggunakan cara konvensi, maka harus dilakukan dari sekarang dan sisa waktu jelang pendaftaran pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum tidak lama lagi. "Jika memang diadakan konvensi, sebaiknya dipercepat. Dengan dipercepat inipun, menurutnya akan menghindari ruang-ruang kosong yang rentan menimbulkan perdebatan di sesama partai pengusung," kata dia.
Kalau konvensi dilakukan, dia berharap pelaksanaannya sebaik mungkin dengan mengedepankan azas kejujuran dan keterbukaan. "Dapat dilakukan oleh pihak yang independent. Itu bisa menyelesaikan dan mengeliminir ketidakpuasan partai, karena itu jadi pilihan masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika