REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara soal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di hadapan kader Partai Golkar, di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Jumat (1/12). Sri Mulyani menjelaskan instrumen keuangan daerah adalah cerminan dari kebutuhan rakyat.

"Keuangan negara termasuk keuangan daerah instrumen yang dimiliki negara untuk mencapai tujuan negara," kata Sri, Jumat (1/12).

Sri Mulyani mengatakan mengelola APBD merupakan suatu instrumen yang dipakai pemerintah daerah (pemda), baik eksekutif dan legislatif bersama-sama dalam mencapai tujuan pembangunan. Ia juga menjelaskan dalam pengelolaan APBD harus berdasarkan peraturan daerah, kesejahteraan masyarakat, konsisten dengan tujuan bernegara, konsisten anggaran pendapatan belanja negara.

Di hadapan kader Partai Gokar, Sri Mulyani juga mengingatkan praktik korupsi masih terjadi di beberapa kabupaten dan kota. Sri menilai hal itu terjadi karena monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, dan lemahnya akuntabilitas.

"Daerah rawan korupsi. Ada jual beli jabatan di daerah, ini yang harus diperangi seluruh komponen. Tentu saya harap Partai Golkar bisa tata kelola baik," harap Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika