REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD I NTT Partai Golkar, Melki Laka Lena menegaskan siapa pun yang akan terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, tidak bisa serta merta mengubah peta dukungan partai beringin itu terhadap pemerintah, kecuali melalui rapat pimpinan nasional (Rapimnas).

"Kalau pun ada, itu terjadi di Rapimnas bukan orang per orang," ujarnya, Sabtu (2/12).

Melki mencontohkan, pada rapat pleno Selasa (21/11) kemarin, menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa musyawarah luar biasa (Munaslub) menunggu hasil praperadian Setya Novanto. Menurutnya, jika ada yang ingin mau mengubah hasil keputusan pleno itu, maka perlu diadakan pleno lagi.

"Jadi usulan 31 DPD I yang mendorong munaslub ini akan menjadi kenyataan kalau pleno DPP memutuskan mengikuti putusan 31 DPD 1," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Melki berkali-kali menegaskan bahwa Partai Golkar tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Tidak hanya Melki, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ichsan Firdaus yang menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo tidak hanya satu periode, melainkan dua periode. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika