REPUBLIKA.CO.ID, TEGUCIGALPA -- Puluhan ribu orang turun ke jalan di Honduras pada Ahad (3/12). Mereka menuntut adanya presiden baru dan meminta diakhirinya konflik pemilihan yang terjadi selama sepekan dan telah membuat negara tersebut mengalami krisis politik terburuk sejak kudeta 2009.
Dilansir di The Guardian, Senin (4/12), dalam aksinya pemrotes menuduh Presiden Honduras Juan Oralando Hernandez mencampuri penghitungan suara karena menolak kemenangan pemimpin oposisi Aliansi, Salvador Nasralla.
Komisi pemilihan negara (TSE) yang dikepung oleh demonstran membuat pengumuman yang telah lama ditunggu tentang rencana untuk menyelesaikan krisis yang ada. Setelah satu pekan mengalami penundaan, hakim utama TSE, yang dikendalikan oleh Partai Nasional yang berkuasa, mengumumkan pemenang pemilihan akan diumumkan setelah penghitungan suara ulang dilakukan karena ditemukannya seribu suara yang mencurigakan
Aliansi, yang memiliki daftar 11 tuntutan menolak keputusan tersebut. Mereka menilai penghitungan suara ulang tidak menjamin hasil yang transparan dan adil. Mereka mengatakan tidak akan menghadiri penghitungan ulang atau menerima hasilnya.
Beberapa pemrotes menginginkan pemilihan baru. "Kami membutuhkan pemilihan baru sehingga orang-orang tahu siapa yang benar-benar menang. Konstitusi tidak mengizinkannya tapi sekarang mungkin konstitusi sama sekali tidak penting," kata seorang mahasiswa teknik industri Freddy.
Di ibu kota, pemrotes diblokir dari kediaman presiden oleh tentara. Demonstran membawa bunga putih untuk menandakan perdamaian berjalan ke pusat penghitungan suara menyanyikan lagu pro-Nasralla dan anti-Hernandez.
Ditonton oleh barisan angkatan laut, tentara dan petugas polisi yang membawa perisai anti huru hara, Nasralla naik ke sebuah truk untuk membaca sebuah surat yang dikirimkan ke TSE yang menolak keputusan TSE untuk penghitungan ulang.
Dari kota kedua negara itu, San Pedro Sula, pemimpin hak asasi manusia Yesuit Ismael Moreno, yang dikenal sebagai Padre Melo, mengatakan keputusan TSE dapat menyebabkan kekacauan.
"Pengumuman TSE pun tidak akan bisa dipercaya jika Juan Orlando Hernandez dinyatakan sebagai presiden terpilih dalam kondisi seperti ini, maka situasinya akan tidak terkendali," katanya.
Delapan orang dilaporkan telah tewas dalam kerusuhan yang terjadi. Pada Sabtu malam, warga membunyikan suara dari perlengkapan rumah tangga mereka di Tegucigalpa, sebagai tindakan terorganisir untuk menentang jam malam. Menurut presiden jam malam diberlakukan atas permintaan pengusaha dan gereja yang khawatir akan penjarahan.
Pemerintah telah memerintahkan pasukan keamanan untuk menangkap orang yang melanggar malam, termasuk wartawan, dan menangguhkan hak konstitusionalnya selama 10 hari. Kelompok oposisi dan hak asasi manusia mengatakan demonstrasi damai mungkin telah disusupi oleh penjahat dan provokator pemerintah.
Pengacara kebebasan sipil bersiap untuk menantang legalitas jam malam yang ditandatangani oleh wakil presiden di pengadilan tertinggi. Peradilan, seperti kongres dan angkatan bersenjata dikendalikan oleh Partai Nasional.
Rusuh Pascapemilu, Honduras Tunda Jaminan Konstitusi
Ikuti Whatsapp Channel Republika