REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya dua pejabat di Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menerima kartu anjungan tunai mandiri (ATM) berisi uang ratusan juta dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan. "Iya menerima ATM pada Juli 2017 saat saya mau pindah ke Surabaya," kata Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya Mauritz HM Sibaran di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/12).
Mauritz bersaksi untuk terdakwa Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adi Putra Kurniawan yang didakwa menyuap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonus Tonny Budiono sebesar Rp 2,3 miliar karena terkait pelaksanaan pekerjaan pengerukan pelabuhan dan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK).
Dalam dakwaan disebutkan bahwa Adi Putra Kurniawan membuka beberapa rekening di Bank Mandiri menggunakan KTP palsu dengan nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo sehingga pada 2015-2016 membuat 21 rekening di Bank Mandiri cabang Pekalongan dengan nama Joko Prabowo dengan tujuan agar kartu ATM-nya dapat diberikan kepada orang lain yaitu anggota LSM, wartawan, preman di proyek lapangan, rekan wanita dan beberapa pejabat di Kementerian Perhubungan.
Mauritz adalah salah satu pejabat yang menerima uang dalam ATM tersebut. Penerimaan itu terjadi pada Juli 2017 saat ia menjabat sebagai direktur Kepelabuhan dan Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Namun, pada Juli tersebut ia dipindah menjadi Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
"Saya ambil Rp 88 (juta) tapi sudah saya kembalikan ke KPK lalu ATM-nya saya buang," ungkap Mauritz.
Saat itu Mauritz mengetahui saldo di dalam ATM adalah sekitar Rp 100 juta. Ketika pemberian, Mauritz mengenal Adi Putra dengan nama Yeyen. "Pak Yeyen kasih ATM ke saya untuk bantuan saya pindah ke Surabaya karena uang untuk pindah saya terlambat," tambah Mauritz.
Pemberian itu juga bukan yang pertama kalinya. "Dulu pernah diberikan 2014, tapi saya tolak karena tidak berani, nah yang kedua saya terima bantuannya karena untuk pindah, bukan terkait yang lain," tambah Mauritz.
Selain Mauritz, pejabat Kemenhub yang menerima ATM dan mempergunakannya adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Pulang Pisau Otto Patriawan. "Iya saya menerima ATM, saat itu pekerjaan perusahaan sedang berlangsung," kata Otto yang juga menjadi saksi dalam sidang tersebut.
Penerimaan ATM dilakukan di daerah Hayam Wuruk, Jakarta Pusat saat ia sedang melakukan tugas lapangan. "Waktu itu saya kebetulan ada kegiatan, ada SMS dari beliau kemudian diberikan ATM untuk kegiatan operasional karena kita sering ke lapangan dan sebagainya," ungkap Otto.
Saat itu isi saldo ATM Bank Mandiri yang diberikan adalah sekitar Rp 800 juta. "Digunakan Rp 100-200 juta, dan sudah saya kembalikan, sisanya saya berikan ke PPK (pejabat pembuat komitmen) Pak Sapril," tambah Otto.
Dalam dakwaan disebutkan Sapril Imanuel Ginting selaku PPK KSOP kelas V Pulang Pisau Pulang Pisau menandatangani kontrak Proyek Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah dengan nilai kontrak Rp 61,2 miliar pada 16 Juni 2016 dengan Dirut PT Adhiguna Keruktama David Gunawan.
"Saya sendiri yang kasih ATM-nya ke Pak Sapril, digunakan sekitar Rp 150 juta lalu Pak Sapril mengembalikan ATM-nya ke saya dan selanjutnya saya buang," jelas Otto. Otto mengaku ia sudah mengembalikan Rp 200 juta kepada KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika