REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Presiden Joko Widodo membagikan 10 ribu sertifikat tanah kepad warga di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. "Tolong diangkat tinggi-tinggi semuanya biar kelihatan. Jangan diturunkan dulu. Akan saya hitung. Benar jumlahnya 8.375, tapi sertifikat yang keluar ini di dalam catatan saya ada 10 ribu. Artinya satu orang ada yang pegang dua sertifikat," kata Jokowi acara pembagian sertifikat tanah untuk rakyat di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (4/12).
Presiden mengungkapkan program sertifikat untuk rakyat ini menjadi program utama pemerintah, karena ingin menghilangkan sengketa tanah yang sering terjadi saat ini. "Sertifikat jadi program utama pemerintah, karena setiap saya pergi ke desa, setiap saya pergi ke daerah, keluhannya adalah sengketa tanah, sengketa lahan antarindividu dengan individu, masyarakat dengan tetangganya, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah. Sengketa karena enggak pegang yang namanya sertifikat," ujar Presiden.
Menurut Jokowi, dengan dipegangnya sertifikat maka sudah tidak ada lagi yang mengaku bahwa tanah tersebut diakui pihak lain karena sudah ada nama pemilik yang tertera beserta luas dan lokasinya."Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku ini tanah saya, bapak ibu bisa tunjukan ini, tanah saya, buktinya ada ini. Diem," kata Presiden.
Jokowi mengatakan dengan adanya sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah maka tidak ada sengketa. Oleh sebab itu di seluruh Indonesia tahun ini ini, kata Presiden, dia telah memerintahkan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN bahwa 5 juta sertifikat harus keluar tahun ini, 2018 sebanyak 7 juta dan 2019 sebanyak 9 juta sertifikat.
"Kantor BPN, pada Sabtu, Minggu, Senin sampai Jumat sampai malam-malam terus. Biar, biar kapok. Rakyat memang harus dilayani, karena kalau enggak pegang ini gimana? Isinya orang berantem, sengketa," kata Jokowi.
Presiden juga mengungkapkan bahwa hingga akhir 2017 baru 46 juta tanah yang bersertifikat dari 126 juta lahan yang ada di seluruh Indonesia. "Itu masih 80 juta yang belum bersertifikat. Ada 80 juta. Itu kalau tahun-tahun lalu satu tahun itu hanya dikerjakan 500 ribu, berarti nunggu 160 tahun baru selesai. Saya enggak mau. Oleh sebab itu, saya perintahkan target tahun 2025 semua harus pegang sertifikat. Caranya gimana terserah pak menteri, terserah kantor BPN, rakyat harus dilayani, rakyat harus diberikan sertifikat," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika