REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG — Sejak badai siklon tropis Dahlia menyerang kawasan pesisir selatan Lampung dan Banten, Kamis (30/11) lalu, PT ASDP Bakauheni dan Merak mengoperasikan hanya kapal feri (roll on roll off/roro) berlambung besar. Sebanyak 22 unit kapal roro berlayar di Selat Sunda dan bongkar muat di tiga dermaga saja, Senin (4/12).
Menurut Manajer Operasional PT ASDP Bakauheni Sugeng Purwono, pengoperasian hanya untuk kapal roro berlambung besar, berkapasitas ukuran besar, dan berbobot 15 ribu grosston (GT). Dia menambahkan, kapal itu dioperasikan secara bertahap bergantung dengan kondisi cuaca saat itu.
“Kapal roro yang beroperasi hanya kapal besar saja,” kata Sugeng, Senin.
Kondisi cuaca di perairan Selat Sunda masih relatif normal. Namun, pengelola pelabuhan, yakni Otoritas Syahbandar dan PT ASDP Bakauheni dan Merak, tetap mewaspadai ancaman cuaca ekstrem ke depan.
Ia mengatakan kapal-kapal roro yang berlayar berukuran besar dan berbobot 15 ribu GT mampu mengangkut 150 unit kendaraan golongan IV ke atas. Di antaranya, KMP Port Link yang mampu membawa lebih dari 150 kendaraan mobil.
Kapal roro yang besar dapat mengurangi penumpukkan kendaraan di pelabuhan karena siklon Dahlia beberapa waktu lalu. ASDP mengoperasikan kapal roro sejak Jumat (1/12) dini hari sebanyak enam unit kapal dan hingga Ahad (3/12) sudah mencapai di atas 20 unit kapal.
Berdasarkan surat edaran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Nomor 110/XI/DN-17 tanggal 27 November 2017, diperkirakan masih akan terjadi cuaca ekstrem dengan tinggi gelombang enam sampai tujuh meter serta hujan lebat di perairan Samudera Hindia Selatan Banten hingga selatan Jawa Tengah dan Selatan Jawa Timur.
PT ASDP tetap berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk KSOP serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk mengetahui kondisi cuaca. Bila cuaca kembali ekstrem dan membahayakan keselamatan di laut, PT ASDP akan menutup kembali penyeberangan seperti pada akhir November lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika