REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan peraturan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) akan mencegah potensi kubu pro-Setya Novanto menggagalkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. "Ya, yang menentukan ada AD/ART, bahwa 2/3 yang minta munaslub harus dijalankan," kata JK yang juga politisi senior Partai Golkar kepada pers di lingkungan Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (4/12).

Terkait waktu penyelenggaraan Munaslub Golkar, Wapres meminta publik untuk menunggu. Karena, pada intinya sebagian besar Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I dan II menghendaki dan telah mengirimkan permintaan munaslub kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar. "Tunggu saja," tegas JK.

Baca, Mekeng: 31 DPD I Golkar Setuju Munaslub untuk Ganti Setnov.

Sebelumnya, Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia khawatir terhadap kekuatan pro-Setnov di internal Golkar, terutama di tingkat DPP, berpotensi menggagalkan penyelenggaraan munaslub. Doli menilai sikap DPP yang tidak segera merespons surat rekomendasi atau usulan 2/3 lebih DPD merupakan indikasi kuat bahwa di tubuh DPP ada orang-orang Setya Novanto yang masih tidak menginginkan munaslub.

Ikuti Whatsapp Channel Republika