REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tahun depan, hiruk pikuk pesta demokrasi dimulai. Pemerintah memastikan APBN 2018 berjalan sesuai agenda yang sudah direncanakan (on track). Hal ini dibuktikan dengan akan adanya penyerahan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo kepada kementerian, lembaga dan daerah di Istana Negara, Jakarta, 6 Desember 2017.
Pernyataan itu disampaikan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Askolani di hadapan pewarta pada acara diskusi publik yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) didukung oleh PR Indonesia di Financial Club, Jakarta, Senin (4/12). Informasi tersebut sekaligus menepis kegundahan publik yang kerap bertanya, APBN 2018 untuk Siapa? seperti tema yang diangkat siang itu.
Dalam APBN 2018 yang telah disetujui DPR RI, belanja negara ditetapkan Rp 2.220,7 triliun. Rinciannya, belanja kementerian /lembaga Rp 847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga Rp 607 triliun, transfer ke daerah Rp 706,2 triliun, serta dana desa Rp 60 triliun. Sementara itu target pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun, sehingga besaran defisit adalah Rp 325,9 triliun.
Adapun belanja pemerintah untuk pembangunan nasional difokuskan untuk lima hal. Antara lain kemiskinan dan kesenjangan (Rp 283,7 triliun), infrastuktur (Rp 410, 7 triliun), sektor unggulan (Rp 34,8 triliun), aparatur negara dan pelayanan masyarakat (365,8 triliun), pertahanan keamanan dan demokrasi (Rp 220,8 triliun).
Menurut Askolani, apabila penyerahan DIPA, proses tender dapat dilakukan lebih awal dipercepat dengan cara pratender, harapannya kegiatan Kementerian/Lembaga bisa belanja lebih cepat, perencanaan pun lebih optimal. “Dengan cara ini kami yakin masyarakat lebih cepat menerima manfaat dan pembangunan akan lebih merata,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (4/12).
Ia melanjutkan, pemerintah sudah melakukan upaya ini secara konsisten sejak tahun 2017, dan akan terus dilanjutkan disertai berbagai evaluasi. Evaluasi tidak hanya soal uang yang dibelanjakan, tapi value for mone, uang ini mau jadi apa. “Hal ini menyangkut efektivitas dan efesiensi sehingga kita dapat menghasilkan output dan outcome yang lebih baik di tahun depan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF), Eny Sri Hartati menyambut baik langkah itu. Namun, ia menggarisbawahi, sebaiknya DIPA yang diserahkan lebih cepat itu tidak hanya berfungsi sebagai stimulus, tapi harus diikuti dengan perbaikan kualitas belanja.
“Pencairan anggaran di awal tahun itu, apalagi kalau pencairannya menyebar ke seluruh daerah termasuk desa, bagaikan melempar kerikil ke dalam kolam. Efek gelembungnya akan terus ada dan menstimulasi perekonomian,” katanya.
Sekali lagi ia mengingatkan, pencairan DIPA di awal tahun juga bukan tanpa risiko. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah untuk menjaga kelangsungan fiskal. Ada target penerimaan pajak yang meningkat harus bisa dicapai dan sudah direncanakan dalam APBN 2018. “Jangan sampai ketika itu tidak tercapai, ada pemotongan anggaran di tengah tahun yang berdampak pada efek psikologis dan memicu timbulnya kegaduhan. Apalagi jika terjadi di tahun politik, “ ujarnya.
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang hadir sebagai pembicara diskusi publik tersebut menjadi salah satu kepala daerah yang mampu menjawab pertanyaan retoris “APBN untuk Siapa?” “Dulu saya tidak begitu hirau soal pertumbuhan ekonomi. Yang penting masyarakat sejahtera. Itu dulu!” tegasnya.
Ia percaya, jika rakyat Surabaya sudah sejahtera, maka pertumbuhan ekonomi akan ikut secara otomatis.
Untuk merealisasikan misinya itu, ia memastikan semua program benar-benar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semua program pun dibuat atas usulan masyarakat. Antara lain, jaminan pendidikan, kesehatan, kematian gratis, fasilitas umum (lapangan futsal/olahraga, taman, perpustakaan, broadband learning center, free wi-fi), infrastruktur, hingga meningkatkan skill masyarakat agar mandiri.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pun dilakukan secara akuntabel, transparan dan detail memanfaatkan sistem e-government dan e-budgeting. “Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi naik sendiri. Kami pun bisa menghemat anggaran sekitar 20 -25 persen,” kata perempuan yang akrab disapa Risma itu.
Keberhasilan Risma mendorong kesejahteraan rakyatnya di Surabaya adalah potret dari kemampuannya beserta jajaran birokasi Pemko Surabaya mengeksekusi APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan itulah sejatinya ruh APBN sampai kapan pun. Uang rakyat haruslah kembali untuk rakyat. N
Ikuti Whatsapp Channel Republika