REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tradisi rotasi Panglima TNI per angkatan akhirnya kembali berlanjut. Posisi panglima TNI bakal kembali ke pangkuan marsekal dari TNI Angkatan Udara (AU).

Pimpinan DPR mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto dipromosikan sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Saya meyakini beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang kuat dan bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional sesuai jati dirinya, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional," ujar Jokowi di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin (4/12).

Ia juga menyatakan, alasan penunjukan karena Jenderal Gatot akan memasuki masa pensiunnya pada Maret 2018.

Pencalonan Hadi Tjahjanto diamini Wakil Ketua DPR Fadli Zon setelah menerima kunjungan Mensesneg Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan kemarin. "Ya (calon tunggal). Hanya satu nama yang disampaikan," kata politikus Partai Gerindra itu seusai pertemuan, kemarin.

Sebagaimana biasanya, menurut Fadli, surat dari presiden akan dibacakan di sidang paripurna. Setelah itu akan diserahkan pada komisi terkait dalam hal ini Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan. Baru kemudian akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon panglima TNI bersangkutan.

Fadli berharap pembahasan terkait ini rampung sebelum reses masa sidang kali ini yang jatuh pada 13 Desember nanti. "Saya kira akan cukup waktu, nanti tentu akan kami koordinasikan dengan pimpinan Komisi I dan fraksi-fraksi yang ada dalam Bamus (Badan Musyawarah) untuk mengagendakan," kata wakil ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan tersebut.

Penunjukan panglima TNI dari TNI AU bakal mengembalikan tradisi penggiliran yang sempat terputus, kala Jokowi menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo menggantikan Jenderal Moeldoko yang sama-sama berasal dari TNI AD pada Juli 2015 lalu. Merujuk tradisi yang dijalankan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, mestinya kala itu Moeldoko digantikan jenderal dari TNI AU karena ia sebelumnya menggantikan Laksamana Agus Suhartono dari TNI Angkatan Laut (AL).

Marsekal Hadi Tjahjanto lahir di Malang, Jawa Timur, pada 8 November 1963. Hadi tercatat sebagai perwira tinggi lulusan Akademi Angkatan Udara pada 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU pada 1987. Ia kemudian mampu meraih dua kali promosi jabatan dalam waktu tiga tahun dan mencapai tiga bintang lebih cepat meninggalkan para seniornya.

Hadi Tjahjanto sempat menjabat sebagai komandan Pangkalan Udara (danlanud) Adi Sumarmo, Boyolali, pada 2010-2011. Seusai menjabat sebagai danlanud Adi Sumarmo, Hadi Tjahjanto kemudian menjabat sebagai direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional pada 2011-2013 dan mendapatkan bintang pertamanya.

Setelah itu, ia kemudian ditunjuk menjadi kepala Dinas Penerangan TNI AU pada 2013-2015. Ia lalu menjabat sebagai danlanud Abdurahman Saleh, Malang, dan tak lama kemudian ditunjuk sebagai sekretaris militer Presiden Jokowi. Pada Oktober 2016, Hadi kembali mendapatkan promosi menjadi inspektur jenderal (irjen) Kementerian Pertahanan dan naik pangkat menjadi marsekal madya dengan bintang tiga dan akhirnya dilantik sebagai KSAU, pada 18 Januari 2017.

Hadi Tjahjanto bukan orang asing bagi Joko Widodo. Saat Hadi Tjahjanto menjabat sebagai danlanud Adi Sumarmo pada 2010-2011, ia kerap berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Solo yang kala itu dipimpin oleh Joko Widodo.

Hingga Senin (4/12) malam, Hadi Tjahjanto belum memberikan pernyataan terkait pencalonannya, kemarin. Meski begitu, saat dilantik sebagai KSAU, ia telah menyatakan siap jika ditunjuk sebagai panglima TNI. "Menolak pun kita tidak bisa. Jadi hanya satu, siap melaksanakan perintah atasan," katanya di Istana Kepresidenan pada 18 Januari lalu.

Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkapkan, penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima TNI belum lama diputuskan Presiden Jokowi. Bagaimanapun, ia menekankan, yang bersangkutan dianggap mumpuni.

Sedangkan Gatot Nurmantyo menyerahkan urusan pergantian panglima TNI kepada Presiden Joko Widodo. \"Yang lebih tahu bukan saya. Yang lebih tahu adalah Presiden," kata Gatot di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/12).

Gatot menjelaskan, Presiden lebih mengetahui hal tersebut karena Presiden yang akan menggunakan jasa panglima baru nantinya. Presiden akan menggunakan jasa panglima baru berdasarkan tantangan tugas ke depannya.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, Hadi Tjahjanto sedianya tergolong masih singkat menjabat sebagai kepala staf TNI AU. Meski begitu, ia menilai rekam jejak Hadi Tjahjanto, selama ini cukup bagus. “Seperti keberhasilannya merevitalisasi alutsista TNI AU lebih modern dan tangguh sesuai zamannya," ujar Kharis, di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

Abdul Kharis mengharapkan, proses di paripurna DPR dan Badan Musyawarah tak terlalu lama. "Sehingga sebelum masa reses ini, kita sudah bisa melakukan fit and proper test, sebagaimana tugas Komisi 1 DPR RI," ujar politikus PKS itu.

(Debbie Sutrisno/Rizky Jaramaya/Ronggo Astungkoro, Pengolah: Fitriyan Zamzami).

Ikuti Whatsapp Channel Republika