REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Imparsial Al Araf menyatakan banyak hal yang perlu dilakukan Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo. Di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan prajurit dan menjadikan TNI lebih modern dan profesional. "Penting untuk panglima baru, yaitu mendorong peningkatan kesejahteraan prajurit," kata dia dalam keterangannya, Selasa (5/12). Pergantian Panglima TNI adalah proses yang wajar dan alami di tubuh TNI. Proses pergantian itu, lanjutnya, merupakan bagian dari proses regenerasi kepemimpinan TNI.
Al Araf menuturkan langkah Presiden yang memajukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI ke ke DPR, patut diapresiasi. Sebab ini menurutnya sejalan dengan semangat UU TNI yang secara implisit mensyaratkan kepada presiden agar melakukan pergantian secara bergiliran antarangkatan, yaitu AD, AL dan AU.
Meski begitu DPR tetap perlu melakukan uji kompetensi, komitmen dan integritas calon Panglima TNI dalam proses fit and proper test. Terutama terkait komitmen untuk melakukan transformasi TNI ke arah yang lebih profesional dan modern, penghormatan terhadap nilai HAM dan komitmen antikorupsi serta mendukung agenda reformasi TNI.
"Dengan pengajuan calon Panglima TNI baru itu, maka sudah sepatutnya DPR segera melakukan proses fit and proper test dan meminta masukan dari lembaga lain seperti KPK, Komnas Ham dan lainnya," ujarnya.
Menurut Al Araf, sudah sepatutnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyiapkan proses transisi manajerial kepada panglima TNI baru. Artinya, Gatot diharapkan tidak membuat kebijakan yang sifatnya strategis di TNI. Di masa transisi ini, Gatot sebaiknya menyiapkan bahan-bahan yang perlu dilanjutkan oleh panglima TNI baru nanti.
"Pergantian panglima TNI sudah sepatutnya tidak hanya sebatas pergantian prosedural semata tapi perlu menjadi momentum untuk membangun dan meningkatkan tentara yang profesional dan modern," kata dia.
Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengatakan Hadi Tjahjanto telah diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Pertimbangan ini dilakukan karena Jenderal Gatot akan memasuki masa pensiun per April 2018. Menteri Sekretariat Negara Pratikno pun telah mengirimkan surat ke DPR atas pencalonan tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan tiap surat dari Presiden akan dibacakan di sidang paripurna. Setelah itu akan diserahkan pada komisi terkait, dalam hal ini Komisi I. Baru kemudian dilakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI. Jika disetujui, maka bisa diambil keputusan di rapat paripurna.
Ikuti Whatsapp Channel Republika