REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK bukanlah sebuah prestasi melainkan merupakan kewajiban dalam menggunakan APBN.
"WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam menggunakan APBN," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12).
Presiden juga mengingatkan bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat. Menurut Presiden, kepercayaan rakyat tersebut diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.
"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," katanya.
Ia menambahkan, saat pemerintah pusat menerima hasil Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016, Presiden mengingatkan bahwa hal itu adalah hasil kerja keras seluruh pihak beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat. "Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan," katanya.
Lebih lanjut Presiden menekankan seluruh pihak agar tidak begitu saja berpuas diri dengan pernyataan bahwa pada 2016 menjadi saat pertama kali predikat WTP diterima Pemerintah Pusat setelah 12 tahun. Ke depan, ia justru mengajak,semua pihak harus semakin terpacu supaya tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapat status opini WTP dan status itu kemudian harus jadi sebuah standar.
"Sekali lagi, itu harus jadi sebuah standar bagi kita semuanya. Tentu saya juga perlu saya ingatkan kepada semuanya bahwa kementerian dan lembaga pemerintahan bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup, tidak cukup," katanya.
Ia menegaskan, hal yang terpenting yakni harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. "Ini perlu digarisbawahi. Maksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, ini segera. Saya sudah perintahkan mulai dari e-planning, e-budgeting, perpres sedang disiapkan," tuturnya.
Dengan begitu, kata dia, maka tidak perlu ada keraguan karena aturan menjadi semakin jelas. Menurut dia, kalau sistem itu berjalan, ia meyakini semuanya akan menjadi transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk "bermain-main" dengan APBN.
"Saya minta setiap kementerian dan lembaga pemerintahan, pengguna APBN agar terbuka dengan BPK. Karena BPK itu mitra kita memastikan tata kelola pemerintahan yang baik," katanya.
Presiden juga menegaskan kepercayaannya kepada BPK untuk menjaga independensi dan profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. "Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," kata Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika